Malang, Nusantarapos – Sekretariat Nasional Kuning Ijo Biru (Seknas KIB) bekerja sama dengan mahasiswa se Malang Raya antara lain berasal dari Unisma (Universitas Islam Malang), Unibraw (Universitas Brawijaya), Universitas Muhammadyah Malang (UMM) dll menggelar acara Talk Show Perubahan dengan mengambil tema ‘Ancaman Kebebasan Sipil & Demokrasi Menjelang Pemilu 2024″ di Caffe Bento, Malang Jawa Timur, Minggu (19/11/2023).
Acara di awali dengan Pidato pembukaan oleh Rico, Ketua BEM Unibraw sekaligus moderator diskusi. Hadir sebagai nara sumber diskusi tokoh tokoh aktivis dari Jakarta antara lain Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara), Saut Situmorang (mantan pimpinan KPK RI), Habil Maraty (Seknas KIB), Rocky Gerung (Filusuf/Pengamat Politik) dll.
Pidato Pertama Refly Harun yang soroti terjadinya banyak pelanggaran hukum utamanya pelanggaran UU Pemilu nomor 7 /2017 tentang netralitas penyelenggara negara yakni APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa) yang membulatkan tekad di stadion GBK mendukung paslon Prabowo Gibran.
“Perangkat desa ini juga sudah di atur dalam UU no 6 /2014 tentang Desa yang memberikan Sanksi kepada aparatur desa. Belum lagi banyaknya aktivis kritis di penjara kena pasal karet UU no 1/1946 dan UU ITE yang jadi alat pukul penguasa. “Bila pasangan AMIN (Anies – Muhaimin) menang akan evaluasi keburukan tatanan hukum”, ujar Refly Di Malang, Minggu (19/11/2023).
Di kesempatan yang sama, Saut Situmorang menyoroti kemunduran indeks korupsi di angka 34, di bawah negara baru seperti Timor Leste dulu Timtim saat masih bersama Indonesia.
“Padahal era sebelumnya peringkat Indonesia lebih baik. Bila Indonesia mau bersih dari korupsi maka mesti figur yang teruji miliki integritas yakni pasangan AMIN”, tegasnya.
Hal senada di sampaikan Habil Maraty, koordinator Seknas KIB menyoroti kemunduran negeri ini di mulai dari Amandemen UUD 45 menjadi UUD tahun 2002 yang membuat negeri ini jadi neo liberal.
Padahal UUD 45 sangat bernafaskan nilai luhur yakni musyawarah mufakat. Berdasar demokrasi perwakilan. Saat ini era kebablasan dimana era saat ini sangat abuse of power demi kepentingan kekuasaan.
Habil Marati juga minta mahasiswa jangan berkutat rutinitas perkuliahan saja, tapi tingkatkan IKP (Indeks Kapasitas Pengetahuan).
Dia juga soroti Anggaran pendidikan 660 triliun namun tidak mencerminkan kualitas pendidikan. Era rezim Jokowi ini sudah menyerupai Rezim Orla yakni upaya untuk melanggengkan kekuasaan dengan menabrak UU dan Konstitusi.
Menurutnya, kriteria capres itu antara lain. Pertama, jangan memilih Presiden di katrol UU atau Melanggar UU. Kedua, Jangan Memilih Presiden yang membonceng dinasti. Ketiga, pilihlah Presiden yang berasal dari kalangan Mahasiswa yang pernah jadi Aktivis.
Habil Marati menekankan Capres point
ke 3 di miliki Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari track recordnya sejak Mahasiswa sampai jadi pejabat miliki rekam jejak baik dengan kinerja menyakinkan. Keduanya di yakini akan jadi perpaduan sempurna, sebut Habil.
Selain itu, Rocky Gerung yang jadi bintang di acara ini Soroti era digital tapi terjadi pemasangan jutaaan baliho Prabowo, Gibran, Kaesang dan yang pasti terjadi pelanggaran konstitusi ketika Mahkamah Konstitusi (MK) jadi alat kepentingan politik untuk meloloskan Gibran sebagai Cawapres.
Politik dinasti Jokowi langkah mundur dari Reformasi. Rocky Gerung minta Mahasiswa tunaikan tugas sejarah untuk kembalikan marwah negara. Rocky Gerung pesimis pemilu akan berjalan Jurdil.
Baginya, kepentingan project mercusuar IKN salah satunya jadi motif Rezim Jokowi akan halalkan segala cara. Pemilu 2024 akan jadi pemilu terburuk sepanjang massa.
Rocky Gerung minta Mahasiswa awasi pemilu.
Rocky Gerung melihat sosok AMIN bisa mengembalikan Indonesia ke jalur yang benar. Acara berlangsung antusias dengan lontaran tanya jawab kritis peserta Mahasiswa. Tampak di lokasi acara Yasin Kara/DPR PAN, Prof Anwar Sanusi/DPR PPP, Andrianto Andri/KIB, Sirojudin W/KIB dll.
