JOMBANG, Nusantarapos.co.id – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) AlMATAR Kabupaten Jombang Dwi Andika, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilkukan oleh pihak Kampus Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum (Unipdu) Jombang, yang mana diduga kuat pihak Unipdu memangkas uang saku Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah milik mahasiswanya sebesar Rp. 4,8 juta.
Dwi Andika merasa geram, dengan tindakan pemangkasan KIP Kuliah mahasiswa yang dilakukan pihak Kampus Unipdu Jombang. “Aturannya sudah jelas Persesjen Kemendikbudristek No. 10 tahun 2022, yang mana isi poin intinya adalah Perguruan Tinggi, LLDIKTI dan pihak manapun tidak diperbolehkan melakukan pemotongan biaya hidup KIP Kuliah dengan alasan apapun. Karena itu, buku tabungan dan ATM penerima KIP Kuliah harus dipegang mahasiswanya sendiri. Pelanggaran atas aturan tersebut akan diproses secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya Selasa, 7/5/24.
Lanjut Dwi Andika menuturkan, ia mendapat informasi secara langsung dari salah satu mahasiswa Unipdu Jombang terkait pemangkasan biaya hidup KIP Kuliah. “Salah satu mahasiswa mangadu ke saya dengan menunjukkan bukti mutasi rekening, kata mahasiswa itu semeeter 1 dan 2 hanya mendapatkan uang biaya hidup sebesar Rp. 1 juta, dia juga menceritakan bahwasanya dari awal buku tabungan beserta kartu ATM KIP Kuliah juga diminta pihak kampus dengan alasan pemerataan program kampus disebut KIP Berkah. Namun ada yang janggal, antara konsistensi pembagian KIP Berkah itu cuma diberi Rp. 3 juta rupiah, itupun semester 3 dan 4. Berarti sudah jelas, ada indikasi atau patut diduga ada permainan terselubung pihak Kampus Unipdu Jombang, dilihat dari tidak adanya konsistensi pembagian atau pemerataan itu, “ terang Dwi Andika yang juga menjabat sebagai koordinator Aliansi LSM Kabupaten Jombang.
Saat dikonfirmasi oleh wartawan terkait hal diatas, Rektor Unipdu Jombang Dr. dr. H.M. Zulfikar As’ad mengaku tidak sedang berada di Kabupaten Jombang. “Tolong dibantu untuk tidak menyatakan penyimpangan ya, ini saya sedang di Jakarta. Kapan kalau pas ketemu saja ya,” pungkasnya via Chat Whatssap.
Seperti dilansir dari media wacananes.co.id sabtu kemarin, Rektor Unipdu Jombang menyatakan bahwa, pihaknya tidak menampik informasi tersebut. Ia mengaku jika pemotongan dilakukan guna pemerataan kepda mahasiswa yang tidak mendapatkan, menurutnya hal tersebut juga sudah ada pernyataan dan sudah disetujui oleh pihak orang tua.
“Kita ratakan mas, biar yang lain jug mendapatkan manfaatnya. Itukan sudah ada surat pernyataannya dan diketahui orang tua juga, terus kenapa sekarang mengeluh, “ jawabnya kepada wartawan. (Udn)
