Jakarta, Nusantarapos.co.id – Diduga ada motif ekonomi, oknum PNS dan 4 PJLP Lingkungan Hidup wilayah kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur nekad gelapkan dana retribusi. Betapa tidak, perbuatan tidak terpuji ini sangat miris. sudah diamanahkan uang retribusi kebersihan dari warga rusun Klender, uang tersebut malah diduga digelapkan sehingga tidak sampai ke Kas Pemda DKI Jakarta secara utuh.
Peristiwa berawal dari akhir bulan September 2024, pihak pengurus rusun Klender memohon kepada Dinas Lingkungan Hidup DKI untuk adanya perbantuan pengangkutan sampah di wilayah tersebut akibat pengangkutan sampah yang dilakukan pihak swasta sudah tidak ingin memperpanjang masa kerjanya.
Setelah mendapat persetujuan pihak Dinas Lingkungan Hidup, pihak satpel lingkungan hidup Duren sawit mulai melakukan pengangkutan sampah dengan kompensasi sebesar Rp 9juta. Ditambah ekstra puding sebesar Rp1.095.000 untuk para kru dan sopir yang mengangkut sampah dari wilayah rusun Klender. Dalam sebulan pengangkutan dilakukan sebanyak 8 kali. Sehingga total pengeluaran dari pihak Rusun Klender sebesar Rp 17.760.000 perbulan.
Anehnya, sejak pengangkutan tersebut pihak pengurus rusun Klender tidak pernah bahkan disosialisasikan menerima yang menjadi haknya p sebuah Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) ke pihak Pemda DKI.
Dalam hal ini, timbul kecurigaan dari pihak pengurus rusun Klender bapak Sugeng. Menurutnya, selama ini pihaknya tidak pernah mendapatkan bukti resmi dari Pemda DKI yang ada hanya bukti surat diduga hasil rekayasa dengan kop dinas lingkungan hidup yang ditandatangani oleh seorang PJLP yang bernama Mulyadi alias botie yang sehari-hari bertugas menjadi sopir truk angkut sampah dilokasi tersebut.
” Kita selama ini sudah meminta kepada mba Laras petugas yang ada di kantor satpel Lingkungan Hidup Duren Sawit Sola SSRD, tetapi jawaban hanya ada tanpa memberikan wujud asli sebagaimana yang menjadi hak kamu,” kata Sugeng kepada Nusantarapos.
Menurut Sugeng, bukti itu sangat penting karena sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada warga rusun Klender Jakarta Timur.
Sugeng mengimbau, agar sebaiknya ada transparansi dalam pembayaran retribusi kebersihan di wilayahnya. Sebab apa jika ada kelebihan, dirinya berharap bisa dikembalikan kepada pihaknya. Karena warga rusun saat ini banyak yang terdampak PHK. Sehingga uang kelebihan itu dapat dikelola warga yang kondisi perekonomian saat ini tidak stabil.
Sementara itu ditempat terpisah, Mulyadi mengaku, kalo uang retribusi warga rusun Klender tidak semuanya di setorkan kepada Pemda DKI. Namun hanya beberapa saja. Pasalnya dirinya dan rekan-rekan yang bekerja dilapangan memerlukan uang operasional.
“Itu juga saya tidak makan sendiri. Saya bagikan kepada pihak Operasional Satpel Duren Sawit Yoyong, pengawas Arsyad, dan Laras,”ujarnya kepada Nusantarapos.
Sementara itu, Kasatpel Duren Sawit Handoko menegaskan, dirinya sangat menjunjung integritas dan transparansi dalam pengelolaan retribusi. Jika memang Jajaran ada yang mencoba ‘bermain-main’ dengan dana retribusi, dirinya tidak segan-segan untuk menindaklanjuti ke pihak aparat penegak hukum.
” Selain saya masih baru menjabat disini, saya tidak akan menutup-nutupi persoalan retribusi kebersihan. Salah satu saya ditugaskan di wilayah ini untuk melakukan pembenahan,” ujarnya kepada Nusantarapos.
Menyikapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Supriyanto meminta agar pihak inspektorat dan kejaksaan untukmelakukan audit terhadap dana retribusi yang ada di Jakarta Timur khususnya rusun Klender.
Karena menurut Supriyanto, masalah ini sudah termasuk tindak pidana murni. Karena yang digelapkan adalah duit negara. “Ini masuk delik umum. Semua orang bisa melaporkan masalah ini ke aparat penegak hukum,”ujarnya.
Selain itu, Supriyanto juga berharap agar gubernur DKI Pramono Anung dan jajarannya khususnya dinas lingkungan hidup DKI dapat memberikan pembinaan yang baik sehingga tidak terulang masalah seperti ini dikemudian hari.
