CILACAP, NUSANTARAPOS.co.id — Pemerintah Kabupaten Cilacap mengalokasikan dana sebesar Rp685,5 miliar untuk pengadaan barang dan jasa sepanjang tahun 2025. Anggaran tersebut mencakup pelaksanaan 8.639 paket kegiatan lintas sektor dan instansi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Cilacap, Hasanuddin, menjelaskan bahwa data tersebut bersumber dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Menurutnya, pelaksanaan teknis pengadaan diserahkan kepada masing-masing perangkat daerah sesuai kebutuhan dan metode yang tersedia.
“Unit kerja pelaksana memilih metode sesuai kebutuhan, bisa tender terbuka, pengadaan langsung, e-purchasing, atau penunjukan langsung. Kami dari PBJ memfasilitasi proses tersebut agar sesuai prosedur,” ujar Hasanuddin saat ditemui pada Rabu (2/7/2025).
Dari ribuan paket tersebut, 140 di antaranya masuk kategori tender atau seleksi umum, 3.910 melalui pengadaan langsung, dan 4.589 paket memanfaatkan skema e-purchasing. Hingga pertengahan tahun ini, tercatat 2.013 paket telah terealisasi dengan nilai mencapai Rp237,9 miliar.
Hasanuddin menambahkan bahwa dari jumlah yang sudah berjalan tersebut, e-purchasing menjadi metode terbanyak dengan 1.787 paket, sementara pengadaan langsung baru mencapai 148 paket dan tender umum 78 paket.
“Data ini mencakup seluruh perangkat daerah, termasuk kecamatan dan Puskesmas. Sebagian besar kegiatan lainnya masih dalam tahap proses administrasi,” jelasnya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) menjadi instansi dengan porsi anggaran terbesar dalam pengadaan tahun ini. Sejumlah proyek di DPUPR bahkan telah dimulai sejak Desember 2024, dengan nilai mencapai lebih dari Rp10,3 miliar untuk enam kegiatan awal. Sebagian besar proyek tersebut kini telah rampung, dan sisanya dalam tahap penyelesaian akhir.
“Bidang Bina Marga DPUPR pada tahap II juga melaksanakan 65 kegiatan senilai kurang lebih Rp93 miliar. Beberapa paket ini bahkan telah resmi dilepas pelaksanaannya oleh Bupati Syamsul,” imbuhnya.
Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan mengelola enam proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung Puskesmas melalui mekanisme tender, dengan total anggaran Rp13,4 miliar. Sementara itu, Sekretariat Daerah mengadakan dua proyek besar, yakni kegiatan Expo pada bulan Juli dan layanan kendaraan jemaah haji, dengan anggaran gabungan sekitar Rp1 miliar.
Untuk tahap III, DPUPR kembali menggelar proses pengadaan dengan nilai cukup signifikan. Tercatat ada delapan kegiatan di bidang jalan dan tujuh di bidang tata bangunan, dengan total anggaran lebih dari Rp29 miliar yang kini dalam tahap evaluasi penyedia.
Bidang Sumber Daya Air (PSDA) juga menjadi fokus perhatian, dengan enam kegiatan yang akan ditender senilai Rp58 miliar. Tiga di antaranya kini sedang dalam tahap finalisasi dokumen untuk ditayangkan dalam proses lelang.
Hasanuddin menegaskan bahwa Pemkab Cilacap terus mendorong pemanfaatan produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Target minimum 40 persen penggunaan produk lokal menjadi komitmen yang diupayakan secara konsisten, meski pada sektor tertentu seperti alat kesehatan, impor masih diperlukan.
“Untuk alat-alat kesehatan memang masih dominan produk luar, tapi secara umum tingkat penggunaan produk dalam negeri sudah melebihi 50 persen,” katanya.
Ia juga mengingatkan para penyedia jasa untuk selalu mengutamakan kualitas, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap kontrak. Menurutnya, pengawasan ketat akan dilakukan oleh lembaga terkait agar tidak terjadi keterlambatan atau pelanggaran teknis.
“Kami pastikan semua proses berjalan sesuai regulasi. Penyedia yang menang tender harus memenuhi seluruh syarat dan menyelesaikan pekerjaan dengan standar terbaik, karena ini menyangkut penggunaan anggaran publik,” pungkas Hasanuddin. (Asih)
