JAKARTA, NUSANTARAPOS – Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP FOKSI) menyoroti polemik yang berkembang di ruang publik terkait pernyataan Amien Rais melalui kanal digital pribadinya yang menyinggung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Ketua Umum DPP FOKSI, Muhammad Natsir, mengatakan pernyataan tersebut telah memicu respons dari pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang menilai konten dimaksud terindikasi memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter, serta serangan personal yang dinilai tidak memiliki dasar fakta yang jelas dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Menurut Natsir, penyampaian informasi di ruang publik harus tetap mengedepankan prinsip kebenaran, kehati-hatian, serta tanggung jawab moral.
“Berangkat dari nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan tradisi keilmuan santri yang menjunjung tinggi prinsip tabayyun atau klarifikasi, kami memandang bahwa informasi yang disampaikan ke publik harus berbasis fakta dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Muhammad Natsir di Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Natsir menilai narasi yang berkembang dalam pernyataan tersebut tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam komunikasi publik dan berpotensi mengarah pada penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam perspektif etika komunikasi dan nilai keislaman, FOKSI menegaskan penyebaran dugaan yang belum terbukti kebenarannya terhadap individu tertentu merupakan bentuk fitnah yang harus dihindari.
Meski demikian, FOKSI menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi yang harus dijaga.
Namun, menurut organisasi tersebut, kebebasan berpendapat juga harus disertai tanggung jawab etis dan hukum serta tidak melanggar kehormatan pihak lain, tegasnya.
FOKSI mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya para tokoh publik, untuk mengedepankan narasi yang menyejukkan dan berbasis fakta, menjaga marwah kepemimpinan nasional, serta tidak menjadikan ruang digital sebagai sarana penyebaran dugaan yang belum terverifikasi.
Selain itu, FOKSI juga menyatakan dukungannya terhadap berbagai upaya menjaga ruang digital Indonesia agar tetap sehat, beretika, dan bebas dari narasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
“Kami mengajak semua pihak sebagai bentuk komitmen santri untuk menjaga persatuan nasional, merawat akhlak publik, serta memperkuat demokrasi yang beradab”, pungkasnya.