JAKARTA, NUSANTARAPOS — Ketua Umum Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO), Karman BM, menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait penggunaan anggaran negara melalui bantuan Presiden (Banpres) untuk program qurban merupakan bentuk keteladanan pemimpin yang patut dilihat dari sisi manfaatnya bagi masyarakat.
Menurut Karman, ketika Presiden mengalokasikan anggaran qurban melalui negara, hal itu justru menjadi bentuk teladan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Ia menilai seorang kepala negara memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan kebijakan yang mampu memperkuat solidaritas sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat.
“Kita harus melihat dari sisi manfaatnya untuk rakyat. Presiden ingin memberi contoh bahwa pemimpin harus hadir, berbagi dan peduli terhadap masyarakat. Ini bentuk teladan yang baik dan sejalan dengan nilai gotong royong bangsa Indonesia,” katanya.
Karman yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) 2013 – 2017 mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menjelaskan bahwa tidak ada persoalan dari sisi syariat terkait kebijakan tersebut. Ia menegaskan, semangat utama ibadah qurban dalam tradisi Islam bukan semata ritual penyembelihan hewan, melainkan membangun kepedulian sosial dan semangat berbagi terhadap masyarakat yang membutuhkan.
“Secara syariat MUI sudah menyampaikan tidak ada masalah. Substansi qurban dalam Islam adalah membangun kesalehan sosial, kepedulian kepada sesama, terutama masyarakat kecil yang membutuhkan perhatian negara,” ujar Karman di Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Menurut Karman, kebijakan tersebut tidak perlu dipolemikkan secara berlebihan karena secara syariat maupun substansi sosial memiliki tujuan baik. Banpres bukan hal baru dalam adminstrasi pemerintahan namun di ambil hikmahnya bahwa Banpres qurban ini sebagai trigger untuk membangun solidaritas sosial antar warga. Prabowo dengan kekuasaan di tangannya, menstimulus agar masyarakat juga makin semangat berqurban.
Karman juga menilai polemik yang berkembang seharusnya tidak diarahkan pada upaya membenturkan nilai keagamaan dengan kebijakan sosial pemerintah. Menurut dia, selama penggunaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memberi manfaat nyata kepada masyarakat, maka kebijakan tersebut justru patut diapresiasi.
Ia menambahkan, program qurban yang melibatkan negara dapat membantu pemerataan distribusi daging qurban ke daerah-daerah yang selama ini minim akses, termasuk wilayah terpencil dan masyarakat prasejahtera. Dengan demikian, semangat keadilan sosial dalam perayaan Idul Adha dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kita jangan melihat qurban hanya sebagai simbol seremonial. Ada nilai pemerataan, solidaritas dan perhatian negara kepada rakyat kecil. Apalagi dalam momentum Idul Adha, semangat berbagi dan membantu masyarakat harus menjadi prioritas bersama,” pungkasnya.