Jakarta, NUSANTARAPOS – Indonesia Master Mariner Association (IMMA) menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Prof. Dr. H. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D., Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, atas pengangkatan dan pelantikannya sebagai Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Kemenko Kumham Imipas).
Pengangkatan Prof. Dr. H. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D. tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 142/TPA Tahun 2026. Selanjutnya, beliau secara resmi dilantik pada Senin, 26 Oktober 2026.
“IMMA berharap amanah dan tanggung jawab yang diberikan dapat dijalankan dengan baik serta membawa kontribusi nyata dalam memperkuat penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat Indonesia,” demikian dikatakan President IMMA Prof. Dr. Capt. H. Akbar Yahya Yogerasi, M.Mar., PhD dalam keterangan persnya, Senin (9/10/2026).
Secara khusus, lanjut Capt. Akbar, IMMA berharap perhatian terhadap perlindungan hak asasi manusia juga semakin menjangkau para pelaut Indonesia yang selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung konektivitas perdagangan, transportasi laut, serta perekonomian nasional dan internasional.
Pelaut Indonesia dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
“Pelaut Indonesia merupakan bagian dari sumber daya manusia maritim nasional yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, keadilan, keselamatan, dan kesejahteraan dalam menjalankan profesinya,” ujarnya.
Akbar mengatakan mereka bekerja dalam lingkungan yang memiliki karakteristik khusus, dengan risiko pekerjaan, keterbatasan akses terhadap keluarga, serta kondisi kerja yang tidak selalu mudah, terutama ketika bertugas di kapal dalam pelayaran internasional.
“Dalam konteks tersebut, perlindungan hak-hak pelaut telah memiliki landasan internasional melalui Maritime Labour Convention, 2006 (MLC 2006) yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO) dan telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006),” katanya.
Lebih lanjut Capt. Akbar menjelaskan MLC 2006 mengatur berbagai aspek perlindungan pelaut, antara lain persyaratan minimum untuk bekerja di kapal, kondisi kerja, perjanjian kerja, pengupahan, waktu kerja dan istirahat, akomodasi, fasilitas rekreasi, pelayanan kesehatan, kesejahteraan, repatriasi, serta mekanisme pengaduan dan perlindungan hak-hak pelaut.
“Namun, keberadaan regulasi saja belum cukup. Implementasi, pengawasan, penegakan ketentuan, dan koordinasi antarkementerian serta lembaga terkait perlu terus diperkuat agar hak-hak pelaut tidak hanya terlindungi dalam peraturan, tetapi juga benar-benar terpenuhi dalam praktik penyelenggaraan pekerjaan di sektor maritim,” ucapnya.
Menurut Capt. Akbar, IMMA memandang bahwa berbagai persoalan yang dihadapi pelaut Indonesia, baik yang bekerja di kapal berbendera Indonesia maupun kapal berbendera asing, memerlukan perhatian dan penanganan secara komprehensif.
“Persoalan tersebut mencakup perlindungan hak ketenagakerjaan, pemenuhan hak dalam perjanjian kerja laut, pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, pelayanan kesehatan, repatriasi, hingga akses terhadap keadilan ketika terjadi perselisihan atau pelanggaran hak,” tuturnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, sambung Capt. Akbar, IMMA berharap Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia dapat mendorong penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi kebijakan lintas kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan perlindungan hak-hak pelaut Indonesia.
“Hal ini tentunya dapat dilaksanakan dengan melibatkan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan sesuai bidang tugas masing-masing, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, kementerian yang menangani perlindungan pekerja migran Indonesia, serta instansi terkait lainnya,” cetusnya.
IMMA Siap Menjadi Mitra Strategis Pemerintah
Capt. Akbar menerangkan sebagai organisasi profesi yang menaungi para nakhoda dan pelaut Indonesia, Indonesia Master Mariner Association (IMMA) menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan kontribusi pemikiran, masukan profesional, serta rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kesejahteraan pelaut Indonesia.
“IMMA memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi para pelaut berdasarkan pengalaman profesional dan pemahaman terhadap praktik penyelenggaraan pelayaran, baik nasional maupun internasional,” ujarnya.
Oleh karena itu, tambah Capt. Akbar, IMMA memandang penting adanya ruang komunikasi dan kerja sama kelembagaan dengan Kemenko Kumham Imipas, khususnya Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
“Melalui kerja sama tersebut, IMMA berharap dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi berbagai persoalan perlindungan pelaut, menyampaikan aspirasi dan pengaduan yang relevan, memberikan masukan terhadap kebijakan, serta mendorong implementasi ketentuan perlindungan pelaut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia,” katanya.
Capt Akbar menyatakan IMMA meyakini bahwa perlindungan pelaut bukan semata-mata persoalan hubungan kerja antara pelaut dan perusahaan pelayaran, melainkan juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia.
“IMMA berharap momentum pelantikan ini dapat menjadi awal penguatan sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi maritim dalam membangun sistem perlindungan pelaut Indonesia yang lebih baik, berkeadilan, dan berkelanjutan,” harapnya.
Capt. Akbar mengungkapkan pelaut Indonesia bukan sekadar tenaga kerja di sektor pelayaran. Mereka adalah bagian dari kekuatan maritim bangsa yang berhak mendapatkan penghormatan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam menjalankan profesinya.
“Sekali lagi, IMMA menyampaikan selamat bertugas dan mengemban amanah kepada Prof. Dr. H. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberhasilan dalam menjalankan tugas negara,” pungkasnya.