Oleh:
Muhammad Natsir
Ketua DPP KNPI
Dinamika politik nasional berpotensi memasuki babak baru apabila terjadi perubahan dalam komposisi kepemimpinan nasional, termasuk menyangkut posisi Wakil Presiden. Wacana mengenai figur yang dinilai tepat untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto pun menjadi ruang diskusi publik. Salah satu nama yang mulai mendapatkan perhatian adalah Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyusul munculnya aspirasi dari kalangan kader Partai Gerindra yang mendorong namanya untuk mengisi posisi tersebut.
Menariknya, aspirasi terhadap Dasco tidak hanya muncul dari internal Partai Gerindra. Sebelumnya, sejumlah relawan Gibran, elemen masyarakat, pengamat, tokoh masyarakat, akademisi, hingga sejumlah elite politik juga telah menyuarakan dukungan terhadap figur yang saat ini dikenal memiliki peran strategis dalam dinamika politik nasional tersebut.
Jika dicermati lebih jauh, munculnya dorongan dari berbagai kalangan ini menarik untuk dibaca bukan semata-mata dari perspektif loyalitas struktural maupun kedekatan personal. Ada dimensi rasionalitas politik yang patut diperhatikan, yakni penilaian terhadap kapasitas, rekam jejak, dan kemampuan kepemimpinan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pemerintahan ke depan.
Setidaknya terdapat tiga argumentasi utama yang dapat menjelaskan mengapa sebagian kader Gerindra dan elemen masyarakat melihat Prof. Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur yang layak dipertimbangkan untuk posisi Wakil Presiden.
Pertama, kapasitas menjaga stabilitas politik dan pemerintahan.
Dalam dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo, dinamika politik nasional diwarnai berbagai tantangan dan perbedaan kepentingan yang membutuhkan kecermatan dalam pengelolaan. Seorang Presiden membutuhkan pendamping yang tidak hanya memahami agenda pemerintahan, tetapi juga memiliki ketenangan dalam membaca situasi, kemampuan mengelola komunikasi politik, serta kecakapan meredam potensi gejolak.
Dalam konteks tersebut, sebagian kader Gerindra memandang Dasco memiliki pengalaman dan rekam jejak dalam menjaga keseimbangan politik. Kemampuannya berkomunikasi dengan berbagai kekuatan politik dinilai menjadi modal untuk membantu memastikan agenda pemerintahan berjalan kondusif.
Kedua, kemampuan membangun komunikasi dan penerimaan lintas elemen
Tantangan kepemimpinan nasional ke depan tidak cukup diselesaikan melalui konsolidasi di dalam lingkaran koalisi pemerintahan. Dibutuhkan figur yang mampu menjembatani komunikasi dengan kekuatan politik di luar koalisi, kelompok masyarakat sipil, kalangan akademisi, serta berbagai elemen sosial lainnya.
Dalam perspektif tersebut, Dasco dinilai memiliki keluwesan komunikasi politik yang dapat menjadi modal penting untuk membangun dialog dan memperluas ruang kerja sama. Kemampuan merangkul berbagai kepentingan merupakan salah satu prasyarat penting dalam merawat persatuan nasional dan menjaga kondusivitas pemerintahan.
Ketiga, kehadiran nyata dalam merespons kebutuhan rakyat.
Legitimasi seorang pemimpin tidak semata-mata dibangun melalui manuver dan komunikasi di tingkat elite. Lebih dari itu, kepemimpinan harus memiliki keterhubungan dengan persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.
Di mata sebagian kader, Dasco dinilai memiliki perhatian terhadap berbagai persoalan masyarakat dan kerap hadir dalam ruang-ruang komunikasi untuk merespons kebutuhan rakyat. Dimensi ini menjadi penting karena kepemimpinan nasional pada akhirnya harus diukur dari kemampuan menghadirkan kebijakan dan solusi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ketiga argumentasi tersebut memperlihatkan bahwa dukungan terhadap Prof. Sufmi Dasco Ahmad dapat dibaca sebagai aspirasi yang memiliki landasan pertimbangan politik, bukan sekadar ekspresi loyalitas kepada figur atau struktur partai.
Loyalitas dalam politik memang penting, tetapi tidak seharusnya dimaknai sebagai kepatuhan tanpa pertimbangan. Loyalitas yang sehat justru harus berjalan beriringan dengan rasionalitas, evaluasi kapasitas, dan kepentingan bangsa yang lebih besar.
Tantangan pemerintahan ke depan tidak ringan. Stabilitas politik, keberlanjutan agenda pembangunan, konsolidasi nasional, dan persiapan menghadapi kontestasi politik 2029 membutuhkan kepemimpinan yang mampu bekerja secara efektif sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Pada akhirnya, wacana mengenai figur pendamping Presiden Prabowo bukan semata persoalan siapa yang paling dekat dengan kekuasaan atau siapa yang memiliki loyalitas paling kuat. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah siapa yang memiliki kapasitas untuk menjaga stabilitas, membangun jembatan komunikasi lintas elemen, dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama pemerintahan.
Dalam kerangka itulah, munculnya aspirasi terhadap Prof. Sufmi Dasco Ahmad menarik untuk dicermati. Sebuah dukungan yang, terlepas dari dinamika dan proses politik yang akan berkembang, memperlihatkan bahwa pertimbangan kapasitas dan rekam jejak semakin menjadi bagian penting dalam membaca kebutuhan kepemimpinan nasional.