BERITA  

‎Kritik Pejabat Itu Hak Publik, Menyerang Anaknya Itu Bukan Bagian Demokrasi

Jakarta, Nusantarapos – Ada sesuatu yang keliru ketika seorang anak harus menjelaskan kepada dunia bahwa dirinya tidak bersalah. Apalagi ketika pertanyaan itu lahir dari perundungan di media sosial, tempat orang-orang dewasa sering merasa bebas melontarkan kata-kata tanpa memikirkan siapa yang akan terluka.
‎
‎Putri Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, menjadi sorotan setelah mengalami perundungan di media sosial. Pertanyaan yang muncul dari sang anak, sebagaimana beredar dalam pemberitaan, menyentuh sisi paling sederhana dari kehidupan seorang anak: Apa salah saya?
‎
‎Pertanyaan itu seharusnya membuat kita berhenti sejenak
‎
‎Seorang anak tidak memilih dilahirkan dalam keluarga siapa. Ia juga tidak memilih jabatan yang disandang orang tuanya. Karena itu, menjadikan anak sebagai sasaran kemarahan, kritik, atau kebencian terhadap orang tuanya merupakan bentuk ketidakadilan yang sulit dibenarkan.
‎
‎Politik boleh keras. Kritik terhadap pejabat publik bahkan harus tetap terbuka. Tetapi ada batas yang tidak semestinya dilanggar: kehidupan pribadi anak.
‎
‎Anak-anak memiliki dunia sendiri. Mereka sedang tumbuh, belajar memahami perasaan, membangun kepercayaan diri, dan mengenali lingkungan sosialnya. Kata-kata yang bagi orang dewasa mungkin dianggap sekadar lelucon atau komentar, bagi seorang anak bisa menjadi luka yang dibawa jauh lebih lama.
‎
‎Direktur Eksekutif LBH Jaringan Rakyat, Ical Syamsudin, menyatakan keprihatinannya terhadap perundungan yang dialami putri Sufmi Dasco Ahmad.
‎
‎Menurut Ical, anak tidak seharusnya menjadi sasaran konflik, sentimen politik, maupun ketidaksukaan seseorang terhadap orang tuanya. Kritik terhadap pejabat publik harus diarahkan pada kebijakan, keputusan, dan tanggung jawab jabatannya, bukan menyeret anak ke dalam ruang permusuhan.
‎
‎”Anak memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan. Jangan sampai mereka harus menanggung beban persoalan yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawabnya. Apa pun posisi orang tuanya, anak tetap harus dilindungi,” demikian pernyataan Ical kepada wartawan, Jakarta, Jumat 20 November.
‎
‎Persoalan ini bukan hanya menyangkut etika bermedia sosial. Ada hukum yang mengaturnya
‎
‎Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
‎
‎Pasal 76C secara tegas melarang setiap orang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sementara Pasal 80 mengatur ancaman pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.
‎
‎Dalam konteks perundungan digital, bentuk perbuatan, isi unggahan, unsur kesengajaan, dan akibat yang ditimbulkan perlu diperiksa secara cermat. Tidak setiap komentar kasar otomatis memenuhi unsur tindak pidana. Namun, ancaman, penghinaan, intimidasi, atau penyebaran konten yang menyerang anak dapat menimbulkan persoalan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
‎
‎Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan di dalamnya dapat menjadi relevan apabila tindakan di ruang digital memenuhi unsur pelanggaran hukum.
‎
‎Namun, hukum bukan satu-satunya jawaban
‎
‎Ical menyebutkan sesuatu yang lebih mendasar, yakni kesadaran bahwa anak bukan objek untuk melampiaskan kemarahan orang dewasa. Ical menegaskan anak-anak bukan alat untuk menyerang seseorang. Mereka juga bukan bagian dari pertarungan politik yang tidak pernah mereka pilih.
‎
‎”Kita sering berbicara tentang masa depan anak-anak. Tentang pendidikan, karakter, dan generasi yang sehat secara mental. Tetapi pada saat yang sama, ruang digital justru kerap menjadi tempat mereka dipermalukan, diserang, dan dijadikan bahan olok-olok.” kata Ical Syamsudin.
‎
‎”Kebebasan berbicara tidak berarti kebebasan untuk melukai. Kritik tidak harus berubah menjadi penghinaan. Dan perbedaan pandangan politik tidak boleh menghapus batas kemanusiaan.” tambahnya.
‎
‎Kasus yang menimpa putri Dasco semestinya menjadi pengingat bahwa perlindungan anak berlaku bagi siapa pun. Anak pejabat, anak masyarakat biasa, anak orang kaya, maupun anak keluarga sederhana memiliki hak yang sama.
‎
‎Sebab, pada akhirnya, seorang anak hanya ingin menjalani masa kecilnya. Ia ingin diterima, dihargai, dan merasa aman.
‎
‎Barangkali, sebelum menulis komentar berikutnya di media sosial, kita perlu mengingat satu hal: di balik sebuah akun yang kita serang, mungkin ada seorang anak yang sedang belajar memahami dunia. Dan ingat dunia tidak mengajarinya kebencian.
‎
‎