Jakarta , Nusantarapos – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menyoroti serius dugaan lemahnya tata kelola, kinerja operasional, serta sejumlah catatan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) atau Jakarta Experience Board (JXB), BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di sektor pariwisata dan perhotelan.
Sorotan tersebut mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Tahun Buku 2024 hingga Semester I 2025, Nomor 3/T/LHP/DJPKN-V.JKT/PBD.02/01/2026 tertanggal 30 Januari 2026.
Dalam laporan pemeriksaan tersebut, BPK mencatat sejumlah persoalan serius, di antaranya empat hotel yang dikelola perusahaan mengalami kerugian sepanjang 2024 hingga Semester I 2025, belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyewaan ruang dengan skema revenue sharing, serta sejumlah lini bisnis yang belum berjalan sesuai perencanaan.
Beberapa lini usaha yang menjadi catatan meliputi Street Kiosk, Vending Machine, Bike Lounge, dan Jakarta Street Experience.
BPK juga menyoroti persoalan pengelolaan penyertaan modal daerah (PMD), termasuk ketidakkonsistenan dalam sejumlah perjanjian investasi serta tidak dicantumkannya rincian proyek atau kegiatan secara memadai dalam perjanjian investasi PT Jakarta Tourisindo.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai sederet catatan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Temuan itu harus menjadi alarm serius bagi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen JXB.
“BUMD bukan tempat untuk mempertahankan jabatan dan sekadar menjalankan rutinitas bisnis. Setiap rupiah penyertaan modal daerah harus dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta. Jika pengelolaan perusahaan masih menyisakan begitu banyak persoalan, Gubernur harus berani mengambil tindakan tegas, termasuk jika diperlukan mencopot Yunn Bali Mohammad Yusuf dari jabatan Dirut JXB,” ujar Joko Priyoski.
Menurutnya, perubahan identitas perusahaan dari Jakarta Tourisindo menjadi Jakarta Experience Board semestinya diikuti transformasi fundamental dalam sistem manajemen, strategi bisnis, pengawasan internal, serta peningkatan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
KAMAKSI juga menyoroti data keuangan resmi perusahaan. Berdasarkan publikasi Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, pendapatan usaha JXB tercatat sekitar Rp97,25 miliar pada 2024, kemudian meningkat menjadi Rp179,09 miliar pada 2025.
Namun, yang patut dicermati, perusahaan masih membukukan kerugian usaha sekitar Rp59,13 miliar pada 2024 dan Rp32,75 miliar pada 2025. Sementara laba tahun berjalan tercatat positif masing-masing sekitar Rp74,23 miliar dan Rp120,51 miliar.
“Angka-angka tersebut harus dijelaskan secara terbuka kepada publik. Bagaimana perusahaan masih mengalami kerugian usaha, tetapi mampu membukukan laba tahun berjalan dalam jumlah besar? Apa sumber pendapatan dan faktor yang memengaruhi pembentukan laba tersebut? Jangan sampai publik hanya disuguhi angka laba tanpa penjelasan menyeluruh mengenai kualitas kinerja operasional perusahaan,” tegas Joko.
KAMAKSI menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata menyangkut performa bisnis perhotelan, melainkan juga menyangkut tanggung jawab manajemen dalam mengelola aset, investasi, dan keuangan daerah.
Oleh karena itu, KAMAKSI mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung selaku pemegang saham mayoritas agar tidak bersikap pasif. Evaluasi terhadap Direktur Utama JXB, Yunn Bali Mohammad Yusuf, beserta seluruh jajaran direksi harus segera dilakukan.
LIMA DESAKAN TEGAS KAMAKSI
KAMAKSI menyampaikan desak atas segala persoalan tersebut.
Pertama, mendesak Gubernur Pramono Anung mencopot Yunn Bali Mohammad Yusuf dari jabatan Direktur Utama JXB apabila hasil evaluasi membuktikan kegagalan kepemimpinan dan ketidakmampuan melakukan pembenahan tata kelola perusahaan.
Kedua, mendesak Inspektorat DKI Jakarta dan BP BUMD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan operasional, investasi, penyertaan modal daerah, serta efektivitas seluruh unit bisnis JXB.
Ketiga, meminta keterbukaan tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK, termasuk penjelasan mengenai kerugian empat hotel, pengelolaan skema revenue sharing, serta realisasi program bisnis yang tidak berjalan sesuai perencanaan.
Keempat, mendesak audit dan evaluasi terhadap penggunaan PMD serta aset perusahaan, guna memastikan seluruh investasi daerah memberikan manfaat ekonomi dan tidak menimbulkan pemborosan keuangan daerah.
Kelima, mendesak Gubernur Pramono melakukan perombakan manajemen apabila diperlukan, dengan menempatkan figur profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi di bidang pariwisata, perhotelan, serta pengelolaan BUMD.
KAMAKSI menegaskan tidak ingin BUMD strategis milik Jakarta hanya terlihat aktif melalui kegiatan seremonial, rebranding, dan pencitraan perusahaan, tetapi lemah dalam pembuktian kinerja bisnis, efektivitas pengelolaan aset, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jakarta sedang membangun reputasi sebagai kota global. Tidak masuk akal jika perusahaan daerah yang diberi mandat mengembangkan sektor pariwisata justru masih menghadapi persoalan mendasar dalam tata kelola dan efektivitas bisnis. Gubernur Pramono harus menunjukkan keberanian politik dan ketegasan manajerial. Jangan biarkan BUMD menjadi beban APBD dan menggerus kepercayaan publik,” tandasnya.
KAMAKSI menegaskan bahwa desakan evaluasi dan pencopotan direktur utama merupakan tuntutan pertanggungjawaban manajerial, bukan penetapan adanya tindak pidana. Namun, apabila dalam proses pemeriksaan lanjutan ditemukan indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan.
“BUMD harus menjadi mesin penggerak ekonomi Jakarta, bukan tempat berlindung di balik jabatan dan laporan kinerja. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Kami mendesak Gubernur Pramono segera bertindak!” tutup Joko Priyoski.





