Jakarta, NusantaraPos – Buruh yang tergabung dalam Koalisi Buruh Jakarta mendukung pelaksanaan Kartu Pekerja yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Alasannya, program tersebut dinilai merupakan salah satu upaya menyejahterakan buruh. Koalisi Buruh Jakarta sendiri terdiri dari FSPMI DKI Jakarta, FSP LEM SPSI DKI Jakarta, ASPEK Indonesia DKI Jakarta, SPN DKI Jakarta, FSP KEP KSPI, Forum Guru Tenaga Honorer dan Swasta, FSP FARKES Reformasi DKI Jakarta, SP PPMI KSPI, FSP Pariwisata Reformasi, FSPASI, FSUI, dan SPOI.
“Di Koalisi Buruh Jakarta terdiri dari 13 federasi, semuanya secara umum mereka tidak akan menolak program-program yang akan dikeluarkan Pemprov DKI untuk menyejahterakan buruhnya,” ujar Wakil Ketua Koalisi Buruh Jakarta Jayadi, di sela-dialog tripartit ‘Pasca Penetapan UMP 2019 dan Manfaat Kartu Pekerja Menuju Jakarta Kondusif’, kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, Kamis (6/12/2018).
Kendati belum terwujud secara optimal, Jayadi percaya hadirnya program penyejahteraan buruh seperti Kartu Pekerja, mampu meringankan beban ekonomi para pekerja. Karenanya, ia yakin protes-protes seperti unjuk rasa terkait hasil upah minimum provinsi (UMP) DKI 2019, sedikit teredam.
“Tetapi sampai batas itu kondisi Jakarta sebenarnya masih pada posisi kondusif (paska penetapan UMP dan hadirnya Kartu Pekerja),” kata dia.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial, Nurzaman, mengatakan kondusifitas yang terjaga paska penetapan UMP, tidak terlepas dari sikap saling pengertian antara pihak buruh dan pengusaha.
“Buruh memahami kondisi perusahaan, perusahaan memahami kondisi buruh,” ucapnya.
Apindo DKI Jakarta, kata Nurzaman berkomitmen memenuhi upah buruh sesuai UMP yang telah ditetapkan. Pihaknya bahkan menyarankan para pengusaha tak melakukan penangguhan pembayaran upah pekerja setara UMP, kendati diperbolehkan pemerintah. Lebih lanjut, pihaknya berharap muncul dampak positif dari penetapan UMP DKI 2019 seperti hadirnya iklim investasi yang lebih baik.
“Harapan kami ke depan bahwa dengan ditetapkan UMP DKI tersebut akan mendorong investasi lebih bagus lagi dan iklim usaha lebih kondusif serta ramah investasi,” jelas dia.
Sementara, kepolisian mempersilahkan para buruh menyampaikan aspirasi dalam menyikapi penetapan UMP dan hadirnya Kartu Pekerja. Hanya, penegak hukum meminta aksi tersebut dilakukan secara santun dan bertanggung jawab.
“Tapi sejauh ini, jelang dan paska penetapan UMP DKI 2019, keadaan relatif kondusif, karena kesadaran dari rekan-rekan serikat pekerja. Saya hanya berharap lahirnya Kartu Pekerja akan menjawab semua permasalahan (ekonomi buruh),” tandas Kepala Unit Perburuhan, Direktorat Sosial Budaya Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Ajun Komisaris Besar Polisi Suwandi.
Selain diskusi, turut dihelat deklarasi sikap Koalisi Buruh Jakarta yang mendukung kondusifitas di masyarakat, termasuk ketika Pemilu 2019. (RK)
