Purworejo, NusantaraPos – Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik (KPU) Purworejo Agung Haribowo, menolak gerakan ‘people power’ yang disuarakan sejumlah elit politik menyikapi Pemilu 2019. Sebab selain melanggar hukum, aksi tersebut berpotensi memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa.
“Wacana people power terkait penolakan terhadap hasil Pemilu merupakan hal yang melanggar aturan dan hukum yang berlaku. Saya mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan menaati aturan demi tetap terjaganya persatuan dan kesatuan Indonesia,” ujar Agung, Sabtu (18/5/2019).
Menurut dia, sudah sepatutnya seluruh pihak mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu 2019. Sebab, pesta demokrasi yang berlangsung kali ini merupakan yang terbesar dan terumit di dunia.
“Seyogyanya semua kontestan menekankan prinsip siap menang dan siap kalah menerima hasil KPU, bukan malah menimbulkan isu-isu yang meresahkan masyarakat,” tuturnya.
Agung meminta semua pihak tidak memprovokasi masyarakat dengan wacana people power yang bukan merupakan bagian dari mekanisme protes terhadap hasil pemilu. Menurut dia, gerakan tersebut merupakan akal-akalan bahkan cenderung makar karena tidak sesuai konstitusi.
“Segala sesuatu berhubungan dengan Pemilu 2019, baik Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) sudah selesai dengan jujur, adil, transparan dan demokratis serta hanya tinggal menunggu hasil penghitungan KPU. Sehingga diharapkan semua cooling down sambil menunggu tanpa harus melakukan pengerahan massa atau people power,” jelasnya.
Jika people power terjadi, keamanan dan ketertiban masyarakat akan terganggu. Sehingga akan merugikan seluruh pihak. Ia meminta masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, menempuh jalur lebih maslahat dan sesuai dengan undang-undang untuk menyelesaikan perkara pemilu.
Agung juga mendorong kepolisian menindak tegas para penyebar hoaks dan elit politik yang memprovokasi masyarakat agar melakukan tindakan melanggar hukum. Ia pun mengimbau masyarakat tak khawatir dengan isu people power, karena dirinya percaya aparat keamanan seperti TNI-Polri, mampu mengatasi hal itu.
“Polri harus lebih tegas dalam menangani para elit politik dan pelaku penyebar hoaks khususnya terkait pemilu yang secara masif disuarakan seolah-olah terjadi kecurangan massal namun tidak mampu memberikan bukti yang akurat, sehingga jelas yg disasar adalah reputasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Hal ini telah meresahkan dan membingungkan masyarakat bawah serta berpotensi menimbulkan chaos di masyarakat sehingga sudah seharusnya Polri tegas menindak mereka,” tandas pria yang kini aktif di LSM Mata Politik. (RK)
