TMMD  

Soroti Perizinan Reklamasi Teluk Jakarta, Haidar Alwi : Habis Segel Terbitlah IMB

CH. Ambong (Aktivis Pro Demokrasi dan Gerakan Mahasiswa 1998), Martin Hadiwinata (Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia/KNTI), Haidar Alwi (Haidar Alwi Institute) dan Tubagus Soleh Ahmadi (Direktur Eksekutif WALHI DKI Jakarta) berfoto bersama usai diskusi publik berjudul "Mengkritisi IMB dan Reklamasi Teluk Jakarta" di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat.

Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID – Pasca pengumuman pencabutan izin pembangunan 13 pulau reklamasi sekitar akhir bulan September 2018, drama tentang kelanjutan sebagian pembangunan reklamasi terhenti seketika dan seakan gubernur terlihat tegas serta konsisten akan janji manisnya pada saat kampanye.

Haidar Alwi, Founder Haidar Alwi Institute (HAI) berpendapat, kesinambungan pembangunan yang positif sejak pemerintahan baru di DKI Jakarta tidak ada. Hal ini mendorongnya menjadi Inisiator Gerakan Perubahan #2022GantiGabener.

“Dengan gerakan ini dan dilakukannya berbagai diskusi menyikapi kebijakan reklamasi tersebut, diharapkan dapat memberi edukasi kepada masyarakat terkait beberapa kebijakan yang dinilai janggal, bukan untuk menjatuhkan anies,” jelas Haidar Alwi, dalam diskusi publik yang digelar di gedung Joeang, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).

Martin Hadiwinata, Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai, penerbitan IMB dalam proyek reklamasi teluk Jakarta merupakan sebuah kemunduran dari upaya perbaikan yang telah diinginkan oleh Anies sebelumnya, bahkan tidak menjadi perbaikan tata ruang. Menurutnya, pembangunan pantai hanya akan memberikan dampak dan merusak lingkungan saja.

“Menurut saya tidak ada keuntungan sekali bagi nelayan terkait pembangunan reklamasi. Ketika reklamasi diteruskan, itu sama saja menyimpan potensi bencana,” ujar Martin.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta terkait reklamasi hanya akan membuat presiden buruk soal tata kelola di Jakarta. Menurutnya, dunia bisnis seringkali mengesampingkan dampak.

“Harapan saya isu reklamasi ini jangan dijadikan isu politik, namun ini murni merupakan isu lingkungan. Oleh karena itu, kita meminta pemerintah untuk menghentikan dan melakukan audit lingkungan secara independen untuk melihat bagaimana kedepannya dan apakah reklamasi ini bisa dilanjutkan atau tidak,” ungkapnya.(Hari.S)