Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID – Perjuangan 6 calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) untuk segera dilantik belum juga membuahkan hasil. Meskipun berbagai putusan di tingkat pengadilan sudah memutuskan untuk segera dilantik tetapi sampai saat belum terlaksana.
Untuk mencapai tujuannya, ke 6 orang tersebut mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jalan Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019). Namun kedatangan mereka kurang mendapatkan kepuasan, karena tujuannya untuk menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak tercapai.
Salah satu calon anggota MRPB Aleda Elizabeth Yoteni, S.Pd, Msi mengatakan kami sudah datang jauh-jauh dari Papua tetapi kenapa Pak Menteri tidak ada di kantornya ? Kenapa Bapak Menteri tak bersedia menemui kami, padahal kami juga merupakan warga negara Indonesia yang ingin meminta keadilan di negeri ini.
“Papua yang merupakan bagian dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki hak yang sama di negara Indonesia ini. Jika orang lain saja bisa bertemu dengan bapak menteri, kenapa kami tidak bisa ?,” katanya.
Sementara itu Koordinator Tim Leonard Yarollo, SH menyatakan sudah cukup lama memperjuangkan hak kami ini. Memangnya mau sampai kapan mereka mengulur-ulur waktu untuk melantik kami sebagai anggota MRPB, kami butuh kepastian seperti yang telah ada di beberapa putusan mulai dari PTUN Jayapura, PTUN Makassar dan Mahkamah Agung yang sudah inkrach.
“Saat kami ada di kantor Kemendagri, kami ditemui beberapa orang perwakilan diantaranya adalah Raymond Siregar yang mewakili desk Papua mengatakan bahwa dengan adanya inkrach dari MA sudah seharusnya bapak pendeta dan rekan-rekan segera dilantik,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, lanjut Yarollo, kami akan segera dipertemukan dengan Dirjen Otda karena menurut perwakilan Kemendagri yang menemui kami itu Pak Menteri maupun Dirjen Otda sedang tidak ada ditempat.
“Kami mengapresiasi langkah positif dari Kemendagri, namun kami ingin segera direalisasikan bukan hanya sekedar wacana. Jika dalam waktu dekat mereka tidak mengakomodir hak kami, maka kami akan melakukan aksi dengan mengajak masyarakat Papua Barat untuk kembali mendatangi kantor Kemendagri tersebut,” tegasnya.
