DAERAH  

Sangksi bagi Pelanggar Aturan Proyek Jelas Putus Kontrak

Nusantarapos,- Acara 5 tahunan penyegaran Struktural Musyawarah Cabang Gapensi ke VII yang dihadiri Wakil Bupati Yudi Sumbogo, Forkominda, Kepala BPBD, Dandim Kodim 0801, Polres Pacitan diwakili, Ketua I DPD Gapensi Jawa Timur Agus Gendroyono, Wakil Ketua I DPD Gapensi Jawa Timur Agus Supaito, Ketua DPC Gapensi Kabupaten Pacitan Agus Wibisono, Bank Jatim dan Staf telah selesai pada Rabu (27/8).

Kelengkapan Struktural pengurus di Pacitan sudah lengkap tinggal bersama-sama sowan ke Bupati Pacitan meminta petunjuk dan arahan.

Diketahui, Gapensi hadir sebagai mitra (pendukung) dalam melaksanaan pembangunan Pacitan. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi dari pengurus sendiri yang sudah terbentuk.

Kemudian pengusaha Pacitan yang belum masuk di Asosiasi, Pemerintah akan mengakomodasi ke Asosiasi resmi.

Dalam rangka membentuk pengurus baru periode 2019-2024 ini semua berkumpul karena masa jabatan lama sudah selesai.
“Nanti setelah terbentuk kepengurusan Gapensi baru maka akan menjadi mitra Pemerintah, seperti apa selama ini dilakukan pengurus lama dengan pemerintah. Gapensi Pacitan sudah mampu untuk melakukan pembangunan dengan nilai yang tinggi,” Kata Yudi (28/8/19).

Sementara, Agus Gendroyono Ketua Gapensi Jatim menyampaikan, “Sanksinya bagi pelanggar itu one prestasi, jelas putus kontrak. Sanksi putus kontrak ada 3 turunan, yaitu :
1. Mengembalikan uang muka yang ia dapatkan.
2. Jaminan Pelaksanaannya dicairkan.
3. Blacklist.
Tapi hal itu tidak kami hendaki, terutama bagi anggota kami. Karena Tahun ini berketepatan pertama kalinya standard dokumen pengadaan khusus untuk pelelangan menggunakan aturan dari Kemen PU 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. Perubahan segmentasi yang dulu CV-CV kualifikasi kecil (CV. Lokal) hanya bisa mengerjakan maksimal dengan nilai 1 Milayar sampai 3 Milyar tapi kini boleh mengerjakan proyek senilai 5 sampai 10 Milyar”.

Diterangkan pula, untuk menyingkat waktu hanya sampai bulan November tidak bisa menggunakan aji mumpung dan harus disiapkan SDM-nya, peralatannya, penyusunan metode pelaksanaannya dan lain sebagainya. Semuanya harus siap termasuk sertifikat dirubah menjadi sertifikat hardcopy kemudian dijadikan ke sertifikat digital.

Hal senada disampaikan Ketua Panitia acara Imam Jazuli,”Sertifikat lama sudah tidak berlaku lagi harus sudah dikonvensi menjadi sertifikat hardcopy lalu dirubah menjadi sertifikat digital maka dipermudah bagi pengguna langsung bisa men-download dari web kita dan diberi waktu sampai november. Kalau sudah ke aspek pelaksanaan tergantung PPK, yg menang lelangnya otomatis dia sudah sesuai dengan persyaratan yg diminta, dan itu akan dibuktikan pada saat panitia pengadaan barang memverifikasi data, kita sampaikan misalnya peralatan excavator sewa dari mana, bukti sewa ada terus sewa kontrak ada.” (AW)