DAERAH  

Ketua Dewan Sambut Demonstran di Depan Gedung DPRD Trenggalek

Trenggalek, Nusantarapos – Ketua dan Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek bersama sejumlah wakil rakyat lainnya hari ini menemui massa demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek.

Para demonstran yang mengatas namakan Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) menuntut agar para anggota dewan tersebut tidak merangkap sebagai kontraktor.

“Kami mengecam semua anggota dewan yang duduk di kursi parlemen merangkap pekerjaan kontraktor, karena gaji kalian yang sebenarnya dari rakyat sudah lebih dari cukup,” ungkap Gayuh Satrio saat menyampaikan orasinya, Senin (30/9).

Saat demonstrasi berlangsung, massa meneriakkan kepada Ketua DPRD bersama wakil rakyat yang lain untuk keluar dan menemui mereka. Selang beberapa saat, Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Samsul Anam menemui massa demonstrasi di depan gedung DPRD.

Dalam aksinya ini, ART mengajukan 7 tuntutan diantaranya 4 isu nasional dan 3 isu lokal. Usai mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh salah satu massa, Samsul Anam akhirnya menyetujui beberapa tuntutan tersebut. Ia beserta wakilnya bahkan rela berpanas-panasan di bawah terik matahari dan membaur bersama para demonstran.

“Kami yang duduk di kursi DPRD menyambut baik kedatangan saudara-saudara. Aspirasi yang saudara sampaikan kami terima. Dan akan segera kami tindak lanjuti,” ucap Samsul Anam.

Ditambahkannya, pemenuhan tuntutan yang dibawa massa demonstrasi adalah melarang anggota dewan yang merangkap profesi sebagai kontraktor. Hal tersebut, tentu menjadi perhatian bagi masyarakat Trenggalek, mengingat jika anggota DPRD merangkap profesi sebagai kontraktor tentu tidak akan bisa fokus mengemban tugas sebagai Wakil rakyat.

“Salah satu tuntutan yang disampaikan tadi adalah melarang anggota DPRD merangkap sebagai kontraktor. Selanjutnya, larangan tersebut akan segera dikeluarkan dalam bentuk surat imbauan,” imbuhnya.

Sedangkan 3 isu lokal yang disampaikan, salah satunya melarang anggota dewan menjadi kontraktor. Jika memang hal tersebut tetap dilakukan, dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap tugas dan fungsi wakil rakyat yang sesungguhnya.

“Sebenarnya larangan anggota DPRD yang merangkap sebagai kontraktor ini susah ada di dalam Undang Undang dan tinggal diberikan himbauan saja,” tegas Samsul.

Perlu diketahui, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini yakni menuntut wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Trenggalek untuk bersama – sama mendesak Presiden RI menerbitkan Perpu pembatalan revisi UU KPK tahun 2019 karena dinilai tidak jelas, dan menghambat agenda pemberantasan korupsi serta semangat penguatan KPK sebagai janji politik Presiden. (TAT)