Jakarta, Nusantarapos – Sesuai arahan Menteri ESDM seperti tahun sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) diminta memimpin Posko Nasional ESDM dalam rangka menjamin stok BBM selama libur Natal dan tahun baru (nataru).
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa ketika ditemui Nusantarapos mengatakan ada yang berbeda di posko Natal tahun 2019 ini karena BPH Migas meminta pihak swasta dilibatkan dalam pendistribusian BBM selama libur Nataru.
“Pada tahun ini kita minta melibatkan badan usaha swasta, misalnya Shell, Total. Itu harus terlibat di dalam posko ini untuk ikut menjamin ketersediaan dan distribusi BBM,” katanya di Kantor BPH Migas, Jakarta, Senin (23/12/2019).
“Bukan hanya BBM subsidi di penugasan tapi termasuk BBM jenis RON 92 dan RON 95,” lanjutnya.
Tak hanya itu, BPH Migas juga meminta kepada Pertamina untuk melakukan digitalisasi Nozzle untuk mengawasi apakah pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran.
“Untuk menginstruksikan kepada semua pemilik SPBU yng komitmen di 5518 SPBU mencatat nomor polisi (melalui digitalisasi nozzle). Semua kendaraan diisi terutama yang bbm subsidi seperti solar, catat nomor polisinya, ” jelasnya.
“SPBU yang mencatat nomor polisinya di edisinya ditambah Rp 5. Karena untuk alat kendali kita apakah betul BBM subsidi tepat sasaran atau tidak,” papar pria yang akrab disapa Ifan itu.
Kebijakan ini diharapkan rampung paling lambat Juni 2020. Terakhir, ia berharap ketersediaan BBM di tol Trans jawa dan Trans kalimantan juga dipersiapkan dengan baik. (RIE)
