Yogyakarta, Nusantarapos.co.id – Presiden Joko Widodo menyerahkan 3.218 sertifikat hak atas tanah pada saat kunjungannya ke Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarata (DIY).
Penyerahan sertifikat tersebut diselenggarakan di Gedung Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo, Jum’at (31/1).
Presiden Joko Widodo mengatakan, sertifikat tanah merupakan hal yang penting bagi masyarakat sebagai bukti kepemilikan tanah.
“Saya sering ke desa dan banyak yang mengeluh tentang konflik tanah hingga sengketa. Karenanya serifikat ini saya bagikan agar semuanya jelas atas kepemilikan tanah,” ujar Joko Widodo pada pidato sambutannya.
Jokowi menjelaskan, 3.218 sertifikat diserahkan terbagi atas 5 kabupaten/kota, yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Masyarakat harus dapat menjaga dengan baik surat tanah yang sudah dimiliki masyarakat.
“Surat ini dalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Gak pegang ini akhirnya apa? Sengketa. Tetangga dengan tetangga, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan swasta, masyarakat dengan masyarakat,” jelasnya.
Presiden mengungkapkan, mulai tahun 2015 ada sekitar 126 juta bidang tanah baru sekitar 46 juta bidang tanah yang bersertifikat.
“Hingga saat ini masih ada kekurangan sekitar 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat dan ini merupakan pekerjaan rumah yang harus cepat diselesaikan,” ungkapnya.
Untuk mengatasi lambannya proses pembuatan sertifikat tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Setelah menyerahlan sertifikat Presiden mengingatkan, masyarakat pemegang sertifikat agar menjaga sertifikatnya dengan baik.
“Mau disekolahkan tidak apa-apa. Mau dipakai buat agunan ke bank, tidak apa-apa. Silakan. Tapi sebelum ini dipakai untuk jaminan ke bank, tolong dihitung dulu dan harus demi kebaikan dan kesejahteraan keluarga,” tuturnya.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Gubernur Yogyakarta Hamengkubuwono X, dan Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi. (AKA)
