PP Muhammadiyah: Media adalah Pilar Demokrasi

Yogyakarata,Nusantarapos.co.id — Dibutuhkan kesungguhan, dan kerja kolektif untuk menyongsong pola kehidupan baru. Terlebih peran media sebagai pilar demokrasi untuk mencerdaskan bangsa.

Hal tersebut diungkapkan oleh dr Agus Taufiqurrahman, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dalam acara Media Gathering yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) pada Senin (1/6), di Kantor PP Muhammadiyah, JL. Cik Ditiro, No 23 Yogyakarta.

”Media adalah bagian dari pilar demokrasi. Jadi Negara yang demokrasinya bagus mesti media memiliki peran yang kuat dalam rangka mencerdaskan bangsa,” tutur Agus.

Kolektifitas antara institusi organisasi non pemerintah dengan instansi media, ditujukan sebagai usaha perbaikan dalam bernegara. Menurut dr Agus, semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga bangsa, Negara dan segala isinya untuk kesejahteraan dan kebaikan yang dirasakan oleh semua kalangan.

Dalam rangka keluar dari problema besar, negeri ini yang diisi oleh berbagai macam institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing diharapkan bisa saling bersinergi. Sehingga, kekarut marutan bisa segera diminimalisir. Semua punya tujuan baik, maka diperlukan guide sebagai tujuan pokok yang disongsong bersama-sama.

Selanjutnya, dr Agus mengajak untuk bersungguh-sungguh dalam menentukan langkah yang tepat kedepannya. Ia mengajak untuk belajar bersama dari Negara lain tentang penanganan covid-19. Pengalaman dari Negara lain penting bagi Indonesia, meskipun tidak bisa dipukul rata terkait teknis penanganan, namun kesempatan belajar tidak boleh dilewatkan.

“Kita bisa belajar dari Negara lain, semuanya punya pengalaman sekalipun tidak bisa disamakan dengan bangsa kita, yang memiliki luas sedmikian rupa, kepulauan sedemikian rupa, juga dinamika penduduknya,” ucapnya.

Proses belajar ini penting dilakukan supaya Indonesia tidak terjebak dalam persoalan sama yang telah dialami oleh Negara-negara lain. Faktanya, beberapa Negara yang telah melaksanakan pelonggaran atau yang telah menerapkan pola kehidupan baru, rupanya ada Negara yang berhasil namun juga ada Negara yang kemudian kembali melakukan pengetatan.

Pengetatan protokol kesehatan kembali yang dilakukan oleh Negara tersebut disebabkan pasca pelonggaran, terjadi pelonjakan jumlah pengidap covid-19. Oleh karena itu, kedepan Indonesia diminta untuk memiliki sikap yang tepat, sehingga sekalipun belum ditemukan vaksin kita bisa tetap mengendalikan perjalanan covid-19 dengan baik.

Kata kunci dari keberhasilan penanganan covid-19 adalah kedisiplinan. Seperti terjadinya ketidak-efektifan Pembatasn Sosial Berskala Besar (PSBB), menurut dr Agus PSBB yang dirancang untuk mengendalikan laju covid-19 terkendala maraknya sikap tak acuh dan tidak disiplin oleh sebagian warga masyarakat.

Centang perenang antara satu kebijakan dengan kebijakan lain, kedepan harus disegera disinkronkan. Menghadapi gelombang selanjutnya, diperlukan langkah serius yang dilakukan secara sinergis oleh setiap bagian Negara dan bangsa Indonesia. Jika sudah ada panduan dan protokol, tugas yang lain adalah untuk melaksanakan dan mengawal semua program tersebut berjalan dengan lancar dan baik.

Selain merugikan warga terdampak, melonjaknya jumlah pasien covid-19 juga dirasakan dampaknya secara mendalam oleh para pekerja kesehatan. Mereka kerja habis-habisan, bertaruh nyawa, dan rela tidak berjumpa dengan keluarga demi menyelamatkan nyawa pasien terpapar covid-19.

Meskipun demikian, tidak boleh menutup mata dengan kejadian lain. Misalnya menurunnya kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, tergangunya relasi atau hubungan sosial, dan hambatan-hamabatan lain yang ditimbulkan adanya wabah covid-19.

“Jangan sampai kita ada yang mengaggap remeh nyawa anak bangsa, juga jangan sampai kita menganggap remeh ketika ada saudara kita yang mengalami komplain positif, juga jangan sampai kita abai kepada problem kesejahteraan dari saudara-saudara kita sesama warga bangsa,” pungkas dr Agus. (AKA)