Lampung Utara, Nusantarapos – Mewakili Bupati Lampung Utara (Lampura), Asisten I Mankodri, mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan evaluasi kinerja dan tidak menunda pekerjaan.
Hal itu disampaikan, saat ia menghadiri
Coffee Morning bersama seluruh pejabat eselon II dan III Pemkab Lampura di Ruang Siger kantor pemda setempat. Senin (17/5/2021).
Menurutnya, pasca libur lebaran Idul Fitri 1442 H menjadi momentum semangat baru untuk menyelesaikan berbagai program kerja seluruh Perangkat Daerah (PD), termasuk berbagai tugas yang masih belum terselesaikan harus dirampungkan sesuai target.
“Kita memulai semangat baru sebagai ASN. Tadi pagi atas pemerintah pimpinan kita melakukan sidak yang dibagi menjadi tiga tim dan masing-masing dipimpin asisten I, II, dan III. Kepada jajaran yg ada bahwa jam kerja kita sudah kembali seperti semula dari 7.30 sampai 15.30 WIB, untuk Jumat sampai jam 16.00 WIB,” tutur Mankodri
Ia juga mengingatkan kepada seluruh pejabat dan staf di seluruh Perangkat Daerah agar tidak terlena karena dengan ritme kerja selama bulan suci Ramadhan. “Ini harus menjadi perhatian serius karena ini akan berdampak terhadap kinerja. Pimpinan kita juga diminta untuk mengevaluasi kembali kinerja, tugas-tugas yang masih menjadi tunggakan kita harus kita selesaikan. Kalau bisa pusing itu harus di kita, jangan sampai ada di pimpinan,” katanya.
Asisten I juga menegaskan bahwa masalah penanganan dan penanggulangan Covid-19 tetap menjadi perhatian serius mengingat angka penyebaranya masih sangat tinggi. Termasuk juga soal Perbup dan tahapan pilkades.
“Kalaupun Perbup sudah selesai terus tahapan selanjutnya bagaimana. Soal anggaran dana desa masih ada desa yang belum mengajukan penyaluran dana desa tidak menyalahi aturan,” ucapnya.
Begitu juga terkait sekolah tatap muka, mengingat penyebaran covid di Lampura saat ini masih tinggi. Untuk itu semua harus saling membantu untuk mendukung program kerja Pemkab Lampura.
“Kedepan setelah lebaran ini, kita punya semangat baru. Harapan bapak Bupati jalanya roda pemerintahan harus sesuai dengan program kerja perangkat daerah, harus dijalankan dan tidak menunda pekerjaan,” ujarnya. (RH)
