Jakarta, Nusantarapos – Potensi batubara Sumatra Selatan (Sumsel) merupakan aset alam milik masyarakat ulayat terkhusus wilayah tambang batubara untuk meningkat kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataan lain dari harapan, masyarakat hanya mendapat dampak lingkungan yang buruk akibat eksplorasi penambangan batubara.
Hal ini harusnya tidak boleh terjadi bila perwakilan Pemerintah Daerah yang diwakili Pemprov Sumsel menunjuk Komisaris Independent yang berkualitas dan bersuara untuk kepentingan masyarakat. Piterdono HZ terpilih menjadi komisaris PT Bukit Asam (PTBA) Tbk pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2019 di Jakarta 26 Juni 2020 lalu.
“Piterdono HZ adalah kakak kandung Gubernur Sumsel Herman Deru dan pernah menjabat kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), kepala Dinas Pertambangan, dan kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung. Catatan penting terkait Pieterdono HZ, Ia sempat hendak diperiksa atas dugaan kasus korupsi proyek tahun anggaran 2013 senilai Rp 2 miliar di Dinaskertrans Lampung,” ujar Deputi Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Sumsel Feri Kurniawan dalam keterangannya pada redaksi, Rabu (2/3/2021).
Menurut Feri, terkait penunjukkan Pieterdono HZ selaku komisaris independent, Tupoksi Komisaris dari Pemprov Sumsel adalah mewakili kepentingan masyarakat Sumsel dan Pemerintah Daerah jadi bukan jabatan tanpa tindakan.
Terkait pengambil alihan saham perusahaan swasta, pengangkutan, dana reklamasi pasca tambang, aliran dana CSR, biaya – biaya non bugeter, bagi hasil tambang, pengadaan barang jasa dengan kesepakatan dan terakhir audit keuangan, komisaris mewakili masyarakat ini harus tahu dan pro aktif karena menyangkut harkat hidup masyarakat.
“Sangat tidak etis ketika menunjuk saudara sendiri menjadi komisaris dan terkesan hanya untuk jabatan diam sementara kerusakan lingkungan pasca tambang didepan mata. Jadi Piterdono harus di ganti untuk kepentingan masyarakat Sumsel,” sebut Feri.
“Sudah hampir 100 tahun eksplorasi batubara di Sumsel namun tiada dampak ekonomi secara signifikan kepada masyarakat umum. Sementara kerusakan ekosistem Bukit Barisan dan perubahan suhu sudah didepan mata oleh eksplorasi tambang PT BA dan pertambangan swasta namun Pemerintah Daerah seakan tutup mata,” pungkasnya. (Mars/*)
