DAERAH  

Lampura Raih Penghargaan APE

Lampung Utara, Nusantarapos – Berdasarkan Surat Menteri PPPA RI Nomor : 72/Men/D.KG/KG.05/9/2021 tanggal 21 September 2021. Kabupaten Lampung Utara (Lampura) meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Pratama.

Untuk diketahui, Anugerah Parahita Ekapraya merupakan sebuah bentuk penghargaan atas komitmen dan peran para pemimpin Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

“Alhamdulillah, keberhasilan ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam Pembangunan Pengarusutamaan Gender, sehingga dapat terwujudnya Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan,” ungkap Bupati Budi Utomo, di Rumah Jabatan Bupati Lampura. Sabtu (25/9/2021).

Menurut Bupati, PUG adalah Strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan serta keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program bidang kehidupan dan pembangunan.

Lebih dalam Bupati menjelaskan, bila pada awal Tahun 2020 Lampura bersama 14 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung telah mengikuti rangkaian kegiatan evaluasi PUG yang dilaksanakan oleh Kementrian PPPA RI.

Kemudian, berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi yang dilaksanakan Dinas PPPA Provinsi Lampung pada Februari 2021 Kemarin Kabupaten Lampura masuk dalam nominasi salah satu kabupaten yang akan di verifikasi Tim verifikator dari Kementerian PPPA RI. Puncaknya pada tanggal 19 Maret 2021 Kabupaten Lampura diverifikasi Tim verifikator Kementerian PPPA secara virtual.

“Ini bertujuan agar Kesenjangan gender dalam bidang sosial, politik, hukum, ekonomi, pendidikan dan budaya dapat teratasi. Agar laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses, informasi, manfaat serta mengontrol pembangunan,” tandasnya. (RH)