HUKUM  

Datangi Kedubes China, Aktivis FADA Desak RRC Hentikan Dominasi Pada RI

JAKARTA, NUSANTARAPOS – Puluhan aktivis nasional di bawah komando Jumhur Hidayat yang menamakan dirinya Front Anti Dominasi Asing (FADA) menggelar aksi demonstras dii Kantor Kedutaan Besar Republik Rakyat China (RRC), Rabu (08/12/2021) siang.

Jumhur dan kawan-kawan protes terkait klaim sepihak dari Pemerintah RRC atas Wilayah Laut Natuna Utara milik Indonesia dan aktivitas China mengeluarkan perintah penghentian pengeboran minyak, dan latihan Militer Indonesia di Natuna Utara yang sampai saat ini di diamkan oleh Pemerintah Indonesia.

Aktivis FADA juga membawa sejumlah spanduk yang Berisi antara lain, “Kemlu RI Jangan Jadi Antek Beijing, Protes Dong ke RRC!”

“Aksi yang di pimpin bang Jumhur ini bersama 50 Aktivis yang punya kesadaran untuk mengevaluasi hubungan diplomatik dengan RRC yang terlalu hegemonik terhadap ekonomi Indonesia. Salah satunya bisa di lihat dalam UU OMNIBUS yang pada akhirnya di batalkan oleh MK. Banyaknya TKA China di Sulawesi Tenggara sampai proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung yang kini mangkrak,” ujar Andrianto salah satu peserta Aksi Front Anti Dominasi Asing.

Aktivis mahasiswa era 98 ini menegaskan, FADA akan terus menggelar aksi marathon untuk melawan dominasi RRC dan mendorong Pemerintahan Jokowi berani mengecam dan mengevaluasi kembali hubungan bisnis dan diplomatik dengan RRC.

“Aksi ini memang terbatas karena masih dalam situasi Pandemi tapi akan marathon aksi melawan dominasi RRC atas Indonesia serta diamnya Pemerintahan Jokowi ini,” tegas Andrianto.

Sementara di kesempatan yang sama, Jumhur Hidayat Koordinator Front Anti Dominasi Asing (FADA) mendesak Kedubes RRC untuk Indonesia segera menghentikan provokasi-provokasi terkait Laut Natuna Utara.

“Hentikan provokasi-provokasi RRC terhadap kedaulatan NKRI di wilayah Laut Natuna Utara.. Hentikan segala bentuk intervensi baik langsung maupun tidak langsung kepada RI karena kami rakyat Indonesia tidak bodoh dan buta. Cam kan dan dilaksanakan sebelum kami mendesak Pemerintah RI memutuskan kembali hubungan diplomatik dengan RRC,” tandas Jumhur. (Mars/*)