Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID – Hari Anti Korupsi Internasional atau Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember tiap tahunnya diwarnai oleh berbagai aksi unjuk rasa. Peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang bukan hanya dapat merusak pembangunan sosial dan ekonomi tapi bisa merusak sebuah bangsa.
“Kami mahasiswa dan pelajar Papua berjumlah 50 orang bersuara ribuan km jauhnya sampai di gedung KPK untuk memperlihatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa masyarakat kami di ujung timur Indonesia masih terjajah oleh oligarki dan menjadi tumbal pejabat korup,” kata Yusman Nortonggo selaku koordinator Aksi di depan Gedung KPK (9/12/2021).
Menurut Yusman, alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 42,47 Triliun yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Papua dengan alasan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, hanya sebuah periuk makan bagi elit-elit tuan pejabat. Nyatanya kami masih menjalani hidup jauh dari kata cukup, masih banyak keluarga kami yang kelaparan, tidak bisa sekolah, dan tidak memiliki taraf hidup yang layak, sedangkan segelintir pejabat bergelimang harta diatas tulang belulang rakyat yang kelaparan.
“Poin kedatangan kami adalah mempertanyakan soal perhelatan PON XX yang dimana ada sekitar 8.000 an pekerjanya belum menerima haknya sampai hari ini, alhamdulilah tadi kami sempat masuk dan menyampaikan kedatangan kami kali ini dan alhamdulilah pihak KPK telah menanggapi dan untuk prosesnya kami serahkan ke pihak KPK karena sudah tupoksi mereka menjawab atas pertanyaan kami,” ujarnya.
Yusman menjelaskan ebagai mahasiswa adalah tugas kami mengawal anak bangsa agar bisa damai dan korupsi adalah menjadi musuh bersama, pemerintah pusat sudah sukses menggelar PON di sana dan dana hampir 43 T itu sudah digelontorkan namun realisasinya belum kami rasakan.
“Jangan hanya jadi ajang perhelatan yang di pandang megah dan kami melihat PON itu sebagai proyek para elit.Ini adalah bentuk solidaritas sebagai anak bangsa dan anak negeri tidak mau seperti itu, untuk itu KPK harus usut tuntas kasus-kasus korupsi di Tanah Papua”, katanya.
Yusman mengungkapkan bukan hanya PON saja tapi masih ada 10 kasus di Papua sana, kami sudah gerah dengan sikap ugal-ugalan praktik korupsi. Menkopolhukam sudah berbulan-bulan yang lalu meminta KPK untuk mengusut 10 kasus mega korupsi di Papua, nyatanya tidak ada satupun kasus yang terungkap.
Dikesempatan yang sama Abdul Ghoni Wario selaku koordinator lapangan menambahkan hari ini kami sampaikan tuntutan kepada pihak KPK dan mereka siap mengawal dan akan menyampaikan langsung ke ketua KPK untuk memproses aspirasi yang kami sampaikan tadi, kami sampaikan poin-poin bagaimana BPK dan KPK beserta Polri mengawal dan menuntaskan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Papua sehingga tidak timbul konflik masyarakat karena dengan masalah seperti ini banyak menimbulkan sejumlah konflik.
“Kami berharap kepada KPK untuk segera menuntaskan masalah ini, dan kami beri estimasi sampai Januari tahun depan agar apa yang kami sampaikan ini bisa terjawab dan terealisasi tapi apa bila sampai batas waktu tidak ada jawaban maka kami akan kembali datangi Gedung KPK lagi demi meminta pertanggung jawaban atas apa yang kami sampaikan hari ini,” pungkasnya.
