Willem Wandik Dukung Polri Dalam Operasi Damai Cartenz 2022

Anggota DPR RI Willem Wandik saat mengikuti rapat dengar pendapat.

Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat William Wandik mengatakan pihaknya menyambut baik apa yang dilakukan Polri dengan mengubah Operasi Nemangkawi dengan Operasi Damai Cartenz 2022.

“Kami selaku perwakilan rakyat Papua berharap dengan berakhirnya Operasi Nemangkawi akan mengakhiri konflik di Papua,” ungkapnya melalui sambugan telepon, Selasa (11/1/2022).

William Wandik mengatakan dalam operasi Damai Cartenz 2022 lebih mengedepankan soft approach atau persuasif dan preemtif. Dalam operasi Damai Cartenz 2022, anggota Polri yang bertugas dalam operasi tersebut mengedepankan fungsi intelijen, bimas, dan humas dengan didukung fungsi lain, seperti fungsi preventif, Sabhara, dan penegakan hukum.

“Jadi penegakan hukum sebagai fungsi pendukung, Kami berharap dalam penerapannya benar-benar damaiā€ kata pria yang juga ketua umum GAMKI ini.
Dengan dirubahnya pola operasi di Papua tersebut, diharapkan segala permasalahan di Papua diselesaikan dengan mengedepankan kearifan lokal,” kata anggota Komisi V itu.

Willem menjelaskan dengan mendengarkan aspirasi masyarakat Papua secara mendalam. Karena bagaimanapun yang punya keinginan dan mengetahui betul seluk beluk adalah masyarakat asli Papua itu sendiri.

“Kami berharap pemerintah dan khususnya Polri benar-benar menjalankan komitmen penegakan persuasif dan preemtif di Papua,” ungkap anggota DPR dapil Papua tersebut.

Sekadar diketahui, Polri mengganti nama Operasi Nemangkawi menjadi Operasi Damai Cartenz setelah masa operasi menjaga keamanan dan ketertiban di Papua tersebut berakhir pada 25 Januari 2022.

Rencananya Operasi Damai Cartenz nantinya di bawah kendali Kapolda Papua. Selain mengedepankan upaya preventif, operasi tersebut didukung Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum)
Sebelumnya, Operasi Nemangkawi tahap II berakhir pada 31 Desember 2021.Polri memperpanjang masa Operasi Nemangkawi hingga 25 Januari 2022.

Perpanjangan selama 25 hari tersebut untuk mempersiapkan Operasi Nemangkawi menjadi operasi kewilayahan yang dipimpin oleh Kapolda Papua. Pola operasi tersebut diubah dengan mengedepankan pola kesejahteraan masyarakat.

Untuk diketahui pengubahan nama operasi kepolisian juga pernah terjadi di Poso, yakni dari nama Operasi Tinambalo menjadi Operasi Madago Raya.