TRENGGALEK,NUSANTARAPOS, – Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 dan koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 digelar Komisi IV DPRD Trenggalek bersama jajaran Dinas Kesehatan, RSUD dan BPBD.
Evaluasi kinerja itu digunakan untuk melihat target dan capaian kinerja OPD dalam melaksanakan kegiatan. Pasalnya masih banyak OPD yang dalam pelaksanaan kegiatannya tidak sesuai dengan target yang disampaikan.
Sukarodin selaku Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek menjelaskan bahwa beberapa OPD telah diminta klarifikasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan.
Ada tiga dinas yang panggil hari ini, yakni Dinas Kesehatan, RSUD dan BPBD. Alhasil dari beberapa klarifikasi, RSUD mulai 2019 hingga saat ini parkir tidak ada pendapatan masuk, padahal semua ketahui tempat parkir disana tidak pernah sepi bahkan ada portal dan semua pasti membayar karcis parkir.
“Alasannya kenapa masih akan digali, maka untuk itu akan ditunggu hasilnya bersamaan dengan penataan kembali,” ungkapnya, Kamis (13/1/2022).
Sukarodin juga menjelaskan, penataan kembali itu seperti penataan warung dan lokasi parkir yang dirasa masih kurang maksimal.
Mengingat kegunaan tempat parkir mulai dari dokter dan karyawan sepanjang pagi hari ada sebanyak 400 orang, jika satu orang membawa satu kendaraan maka dipastikan lahan parkir akan tidak mampu.
Sedangkan unty warung di depan IGD dipinggir jalan, tidak berarti mengganggu rejeki tapi ditata tidak disana dengan menyiapkan lahan.
“Beberapa tahun lalu memang sudah diingatkan, pernah ada rencana food court namun tinggal rencana,” ujarnya.
Pada masalah ini yang tahu kendala penataan yang hanha RSUD sendiri, padahal beberapa tahun lalu pernah disampaikan bahwa telah dilakukan koordinasi dengan bagian aset, sudah dipertemukan sehingga sudah ada titik temu namun pelaksanaan belum muncul di 2022.
Untuk persoalan pada Dinas Kesehatan terkait RS di panggul, ternyata untuk fisik kekurangan rawat inap dengan butuh biaya 5 milyar, jika butuh kenapa tidak di ambilkan dari pinjaman daerah agar segera dipakai,
Selanjutnya SDM tidak ada masalah, puskesmas tidak ada masalah bisa ditarik di RS hanya ada kekurangan dokter spesialis. Ini yang tentu akan dimaksimalkan, agar bisa ditugaskan disana.
Terjadinya kekurangan tergantung kekuatan APBD, kekurangan kegiatan fisik memang kurang 8 milyar dan di APBD masih ditambah 3 milyar
“Kecuali BLUD punya anggaran, status masih puskesmas karena status belum berubah karena ada tahapan,” ucapnya.
