TRENGGALEK, NUSANTARAPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek terima kunjungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Trenggalek.
Bertempat di ruang Ketua DPRD, Ketua Bawaslu bersama rombongan disambut langsung oleh Ketua DPRD bersama dua Wakil Ketua DPRD, Jum’at (14/1/2022).
Kunjungan tersebut merupakan koordinasi awal untuk menyatukan visi misi terhadap pelaksanaan menjelang pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.
“Kami berterima kasih atas kunjungan yang dilakukan Bawaslu, dari kunjungan ini bisa menjalin komunikasi awal untuk menyamakan visi dan misi,” kata Samsul Anam Ketua DPRD Trengggalek usai menerima kunjungan.
Samsul Anam juga menerangkan, kesempatan ini untuk membangun sinergitas komunikasi dalam pelaksanaan tahapan pemilihan umum. Untuk mendukung itu, pansus di DPRD saat ini juga sedang membahas kerangka kerja penyelanggaraan pemilu 2024.
Semua pokok pikiran yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah terkait dana cadangan juga telah ditindaklanjuti. Hal yang penting kali ini Bawaslu mengajak kolaborasi untuk edukasi masyarakat dalam hal hak kewajiban masyarakat untuk mensukseskan pemilu.
“Karena masih banyak yang kurang memahami dan menyikapi tentang pengawasan pemilu dan pelanggarannya,” ungkap Samsul.
Samsul juga menambahkan, sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman tentang apa saja pelanggaran pemilu, jika masyarakat sudah memahami dan mengerti maka dipastikan akan menghasilkan pemilu yang berkualitas.
Guna mendukung itu semua, selain mendukung dalam bidang anggaran, lembaga DPRD Trenggalek yang merupakan bagian dari peserta pemilu juga akan membantu pelaksanaan sosialisasi.
Sosialisasi disini anggota akan memanfaatkan reses yang dilaksanakan untuk menyisipkan sosialisasi tentang pelanggaran pemilu. Selain itu kolaborasi yang dilakukan seperti kegiatan DPRD dalam diklat dan lainnya.
“Dalam hal ini kami juga menampung aspirasi pengajuan anggaran KPU Rp 70 milyar dan Bawaslu Rp 18 milyar,” tuturnya.
Sinergitas itu terus dilakukan, diimbuhkan Samsul, di tahun 2024 nanti ada beberapa pelaksanaan pemilu, yakni pilkada yang bersamaan dengan Pilgub sehingga perlu dipilah dalam pelaksanaannya.
Akan kembali dilihat nanti, bagaimana sharing anggaran yang akan dilakukan. Bahkan jika perlu akan dimasukkan dalam peraturan daerah agar dasar pelaksanaan aman.
“Tentu kita masih juga menunggu informasi terbaru dari pusat terkait keputusan itu, prinsip apapun itu akan kita dukung bersama,” punggung. (Rudi)
