Nusantarapos.co.id – Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) tahun 2025 melalui platform Monitoring Center for Prevention (MCP) secara daring dari Gedung Smart Center, Rabu (5/3/2025).
Acara ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Trenggalek dalam memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. MCP yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi instrumen strategis dalam mengukur efektivitas langkah-langkah pencegahan korupsi di tingkat daerah.
Doding Rahmadi menegaskan bahwa keberadaan IPKD dengan indikator baru akan menjadi panduan utama dalam meningkatkan aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki dalam upaya pencegahan korupsi.
“IPKD dan MCP adalah alat evaluasi yang sangat penting. Dengan memahami indikator yang telah ditetapkan, kita dapat mengidentifikasi kelemahan dan memperkuat langkah-langkah strategis dalam mencegah korupsi,” ujar Doding.
Ia menambahkan bahwa IPKD 2025 menghadirkan beberapa indikator tambahan, seperti penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2026, evaluasi terhadap proses tersebut, serta penguatan manajemen risiko dalam tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, turut menekankan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama, bukan hanya berfokus pada penindakan kasus.
“Langkah pencegahan harus terus diperkuat. Sistem dan regulasi yang sudah ada perlu disempurnakan agar celah terjadinya korupsi semakin kecil,” jelas Setyo.
MCP diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang efektif. Setyo mencontohkan pentingnya layanan publik yang terintegrasi sebagai salah satu upaya mengurangi potensi praktik percaloan di berbagai sektor.
Dengan diterapkannya indikator baru dalam IPKD, diharapkan pencegahan korupsi di tingkat daerah dapat lebih optimal, sehingga menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel. (*/Jok)