JAKARTA, NUSANTARAPOS — Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, melontarkan kritik terhadap kinerja Menteri Komunikasi dan Digital (Menkodigi) Mutia Hafiz yang dinilai gagal dalam memberantas praktik judi online (judol) yang kian masif dan merusak sendi-sendi sosial masyarakat.
Aminullah menegaskan, maraknya judi online saat ini menunjukkan kegagalan serius negara dalam melindungi rakyat dari kejahatan digital terorganisir. Padahal, Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menyampaikan sikap tegas dan tanpa kompromi terhadap praktik judi online, bahkan secara terbuka menyatakan perang terhadap kejahatan tersebut.
“Perintah Presiden Prabowo sangat jelas, terang, dan keras: berantas judi online tanpa toleransi. Namun fakta di lapangan, setelah hampir satu tahun Menkodigi menjabat, kita tidak melihat tanda-tanda keberhasilan yang nyata. Judi online justru semakin vulgar, semakin sistematis, dan semakin menjerat masyarakat kecil,” ujar Aminullah di Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Menurutnya, kegagalan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan krisis kepemimpinan dan keberanian politik di tubuh Kementerian Komunikasi dan Digital. Pemblokiran situs semata dinilai sebagai langkah kosmetik yang tidak menyentuh akar persoalan.
“Judol bukan lagi kejahatan lokal. Ini adalah kejahatan lintas negara, lintas rezim digital, dan lintas kepentingan ekonomi gelap. Kalau Menkodigi hanya sibuk memblokir domain hari ini, besok muncul seribu domain baru. Itu bukan strategi, itu reaksi panik,” tegasnya.
Aminullah juga menyoroti absennya diplomasi dan kerja sama internasional yang serius, khususnya dengan negara-negara yang dikenal sebagai pusat dan ‘surga’ industri judi online, seperti Kamboja.
“Kami tidak melihat adanya diplomasi digital yang agresif, tidak ada tekanan bilateral yang kuat, tidak ada kerja sama intelijen siber lintas negara yang masif. Negara seolah kalah langkah dari bandar judol. Ini ironi besar,” katanya.
Lebih jauh, Aminullah menyebut judi online telah menjelma menjadi kejahatan struktural yang menghancurkan ekonomi keluarga, memicu kriminalitas, memperparah kemiskinan, dan merusak mental generasi muda. Karena itu, kegagalan negara memberantas judol sama artinya dengan membiarkan kehancuran sosial terjadi secara sistematis.
“Setiap hari rakyat kecil kalah, setiap hari keluarga hancur, setiap hari generasi muda dirusak algoritma kejahatan. Jika negara absen atau lemah, maka pejabat yang bertanggung jawab tidak layak terus bertahan di kursi kekuasaan,” ujar Aminullah dengan nada tegas.
Atas dasar itu, PP GPA secara terbuka meminta Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk segera mengundurkan diri apabila tidak memiliki kapasitas, keberanian, dan visi strategis untuk memimpin perang melawan judi online.
“Mengundurkan diri adalah langkah terhormat jika memang tidak mampu. Lebih baik mundur daripada terus mempertontonkan kegagalan yang dibayar mahal oleh penderitaan rakyat,” pungkas Aminullah.