JAKARTA, NUSANTARAPOS — Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam menjamin kepastian pasokan batubara bagi kebutuhan pembangkit listrik milik PLN.
Menurutnya, Demi rakyat Menteri BUMN Bahlil Lahadalia turun gunung langsung memperbaiki perusahaan plat merah tersebut.
Dalam rapat yang berlangsung selama sekitar 5,5 jam pada 11 Juni 2026, Menteri ESDM bersama Direktur Utama PT. PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran pimpinan perusahaan membahas secara mendalam guna memperjelas aturan dan mekanisme, sehingga tidak timbul persepsi keliru maupun informasi yang menimbulkan penafsiran ganda di masyarakat.
Menurut Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution, langkah yang ditempuh Menteri ESDM sudah tepat dan menjadi langkah awal yang baik untuk perbaikan tata kelola di lingkungan PLN. Lebih lanjut, ia juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan pencopotan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo saat ini.
Razak mengutip pernyataan Menteri ESDM dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI pada Senin, 15 Juni 2026:
“Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agak tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta diantara kita. Jangan kita baku tipu terus kerjanya,” ujarnya.
Bagi Razak, pernyataan tersebut bukan sekadar ungkapan biasa, melainkan isyarat jelas bahwa terdapat sejumlah masalah yang selama ini tertutup dan dibiarkan berlangsung di tubuh perusahaan plat merah tersebut.
“Pernyataan itu menjadi pesan tegas bahwa sudah banyak hal yang tidak berjalan sesuai aturan di tubuh PLN selama dipimpin oleh Darmawan Prasodjo. Ini membuktikan bahwa pengawasan selama ini lemah,” tegas Razak, Rabu (17/6/2026).
Razak berharap pembentukan tim pengadaan ini dapat bekerja secara independen, transparan, dan berani mengungkapkan segala bentuk penyimpangan yang ditemukan. Ia juga menekankan agar perbaikan tidak berhenti hanya pada pergantian pimpinan, melainkan menyentuh sistem pengadaan, pengawasan keuangan, serta pengelolaan pasokan energi secara keseluruhan.
“Kami berharap langkah ini membawa perubahan nyata, sehingga pasokan listrik menjadi lebih andal, biaya dapat lebih efisien, dan kepentingan rakyat menjadi prioritas utama. PP HIMMAH akan terus mengawasi jalannya kebijakan ini agar tidak berhenti di tengah jalan,” tukasnya.
Blackout di Pulau Sumatera merupakan momentum yang mencederai hati rakyat yang telah banyak merugikan masyarakat.
“Bukan hanya kerugian materiil, tapi nyawa rakyat di korbankan PT PLN yang di pimpin Darmawan Prasodjo, maka dari itu Kami memjnta rekomendasi khusu dari Kementerian ESDM untuk mencopot Dirut Darmo,” tutupnya