DEPOK, NUSANTARAPOS,- Peran humas merupakan nafas sebuah organisasi sekaligus corong pemerintah. Terutama dalam menyampaikan informasi, kebijakan atau program kepada masyarakat, harus efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Seperti halnya tupoksi kinerja Humas DPRD Kota Depok menjadi perhatian sejumlah jurnalis dalam beberapa waktu terakhir. Beberapa jurnalis menyampaikan adanya kendala dalam memperoleh informasi dari Humas DPRD Kota Depok, yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi.
Beberapa wartawan mengungkapkan pengalaman mereka dalam mendapatkan tanggapan resmi terkait berbagai isu dan fakta dilapangan, bahwa adanya pergantian pejabat Humas yang lama dengan yang baru untuk memberikan informasi ke Media meskipun pejabat yang baru sudah dikenal kalangan Jurnalis dan sudah menjabat dibidang Humas DPRD Kota Depok sejak lama.
Namun anehnya pejabat Humas yang lama jutsru sudah tidak menjabat lagi tetap menjalankan tugas humas dengan memberikan informasi kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kota Depok. Semestinya yang memberikan informasi tersebut pejabat Humas yang sudah dikasih amanah untuk menjalankan tugasnya malah tidak menjalankan tugasnya.
Dikatakan Pengamat Kebijakan Publik dan Sosial Ley Bolon mengatakan, cenderung bertugas sebagai fungsi-fungsi protokoler dan administratif kehumasan, malas mendapatkan pengetahuan dan untuk memberikan informasi aktual, kurang ada upaya memperluas jaringan internal dan eksternal dan sering berdalih kurang intensif karena terkait keterbatasan dengan senjatanya menjawab menunggu arahan pimpinan dan Efisiensi anggaran.
“Peran tugas Humas cenderung mengelak kebenaran dari suatu isu yang diberitakan, mudah melempar tanggung jawab untuk merespons sehingga pers sering merasa dipermainkan, merasa aman untuk bersikap “no comment” dan/atau “off the records”, kurang sigap atas setiap konfirmasi Wartawan.” ujarnya.
Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi dikalangan Jurnalis di birokrasi Humas adalah keterlibatan yang kerap minim dalam proses kebijakan berikan informasi kegiatan dilingkungan DPRD Kota Depok seperti Reses dan kinerja Anggota dewan yang selama ini diduga tertutup.
Peran Humas DPRD Kota Depok seharusnya menjadi jembatan antara hasil kinerja wakil rakyat untuk masyarakat, termasuk media. Humas DPRD Kota Depok memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat, transparan, serta membangun hubungan yang baik dengan media sebagai mitra strategis.
Ley Bolon berharap semua pihak Humas DPRD Depok maupun instansi lainnya dapat kembali mengedepankan komunikasi yang profesional, saling menghargai, dan menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugas masing-masing. Wartawan adalah mitra strategis Kepemerintahan dan TNI-POLRI dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Wartawan mencoba konfirmasi ke Kabag Humas DPRD Kota Depok pada Rabu tanggal (03/06/26) melalui pesan WhatsApp terkait pergantian pejabat Humas dengan mengatakan, Wa’alaikumsalam wr.wb.
Ke Ibu Ida yaa Pak” ujarnya.
Disaat konfirmasi ke Bu Ida selaku pejabat Humas DPRD Kota Depok mengatakan, Maaf posisi saya masih di luar daerah sekerang pak teguh memang hanya membantu menginfokan saja.” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Minggu (21/06/26).
Saat di tanyakan soal anggaran Media ke Bu Ida pejabat Hunas DPRD Kota Depok mengatakan, Mohon maaf bang, untuk rilis sekarang harus sesuai arahan Bu sekwan. Karena anggaran yang sekarang memang terbatas dan kena efisiensi” Ujarnya.
Ditempat terpisah wartawan kembali mencoba konfirmasi ke Sekwan DPRD Kota Depok hingga berita ini dimuat belum memberikan jawaban resmi konfirmasi Wartawan.(Rizky Tile)