TUBAN — Nusantarapos.co.id- Realisasi penyaluran Dana Desa (DD) di Kabupaten Tuban hingga 28 September 2026 mencapai Rp106.461.863.000 atau 99,73 persen dari pagu sebesar Rp106.752.877.000. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp. 291 juta Dana Desa yang belum terealisasi.
Berdasarkan data Update Terkini Realisasi Belanja APBN TA 2026 di Kabupaten Tuban yang diperoleh dari KPPN Tuban, hampir seluruh alokasi Dana Desa telah tersalurkan. Namun, masih terdapat dua desa di Kabupaten Tuban yang belum menyerap Dana Desa.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tuban Martina Sri Mulyani menjelaskan, belum terserapnya Dana Desa pada dua desa tersebut disebabkan persyaratan pencairan yang belum lengkap.
Menurut Martina, salah satu persyaratan yang masih menjadi kendala adalah Surat Keputusan (SK) pejabat sementara (Pj) yang menjabat sebagai kepala desa (Kades).
Penerbitan SK tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tuban. Karena dokumen tersebut belum terpenuhi, proses pencairan Dana Desa pada dua desa tersebut belum dapat dilakukan.
Data transfer dana ke Kabupaten Tuban tercatat dalam tabel realisasi APBN tersebut, total Dana Desa Kabupaten Tuban memiliki pagu Rp106.752.877.000, dengan realisasi mencapai Rp106.461.863.000 atau 99,73 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu realisasi tertinggi dalam komponen Transfer ke Daerah.
Selain Dana Desa, ada sejumlah alokasi Transfer ke Daerah lainnya. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pagu Rp28.975.964.000 dengan realisasi Rp15.119.585.112 atau 52,18 persen.
Kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pagu Rp1.644.202.656.000 dan telah terealisasi Rp1.262.154.861.672 atau 76,76 persen.
Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) tercatat memiliki pagu Rp250.265.705.000 dengan realisasi Rp195.243.177.200 atau 78,01 persen.
Untuk Dana Transfer Khusus, pagunya mencapai Rp398.174.398.000 dengan realisasi Rp302.612.895.772 atau 75,89 persen. Rinciannya, DAK Fisik memiliki pagu Rp14.850.000.000 dan terealisasi Rp3.712.500.000 atau 25 persen.
Sedangkan DAK Nonfisik memiliki pagu Rp383.898.898.000 dengan realisasi Rp298.900.395.772 atau 77,86 persen. Dalam tabel tersebut juga tercantum Dana Insentif Fiskal dengan pagu maupun realisasi Rp0 atau 0 persen.
Selain Transfer ke Daerah, data KPPN Tuban juga mencatat realisasi Belanja Pemerintah Pusat. Untuk Belanja Pegawai, pagunya sebesar Rp311.062.040.000 dengan realisasi Rp222.619.748.272 atau 71,57 persen.
Kemudian Belanja Barang memiliki pagu Rp204.039.484.000 dan realisasi Rp147.614.255.258 atau 72,35 persen. Sementara Belanja Modal memiliki pagu Rp78.046.592.000 dengan realisasi Rp59.885.907.902 atau 76,73 persen.
” Data tersebut menunjukkan bahwa penyaluran Dana Desa di Kabupaten Tuban secara keseluruhan telah mendekati 100 persen. Persoalan tersisa berada pada dua desa yang belum dapat melakukan pencairan karena kelengkapan administrasi, “jelasnya.
Martina menjelaskan, apabila Dana Desa tersebut tidak segera dicairkan sesuai ketentuan dan batas waktu penyaluran tahun anggaran 2026, maka dana yang masih berada di kas negara tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa pada tahun anggaran berjalan.
Padahal, Dana Desa merupakan anggaran yang diarahkan untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan, serta kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena anggaran yang telah dialokasikan untuk masyarakat desa berpotensi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal apabila persyaratan administrasi pencairan tidak segera diselesaikan. (Fie).