TUBAN – Nusantarapos.co.id – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Tuban mencapai Rp1,63 triliun atau 83,43 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp1,95 triliun. Capaian tersebut berdasarkan data realisasi belanja APBN per 26 Oktober 2026 pukul 16.30 WIB.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tuban, Martina Sri Mulyani, mengonfirmasi perkembangan realisasi belanja APBN tersebut saat ditemui di kantornya, Selasa (27/10). Berdasarkan data yang dipaparkannya, bahwa belanja negara di Kabupaten Tuban terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
Belanja pemerintah pusat memiliki pagu Rp309,93 miliar dengan realisasi Rp245,31 miliar atau 79,15 persen. Sementara itu, transfer ke daerah mencapai realisasi Rp1,38 triliun dari pagu Rp1,64 triliun, atau setara 84,24 persen. Komponen ini menjadi bagian terbesar dari belanja APBN yang dialokasikan untuk Kabupaten Tuban.
Pada kelompok belanja pemerintah pusat, belanja pegawai terealisasi sebesar Rp162,23 miliar atau 79,92 persen dari pagu Rp202,78 miliar. Kemudian, belanja barang mencapai Rp64,05 miliar atau 82,34 persen dari pagu Rp77,79 miliar.
Adapun belanja modal tercatat sebesar Rp19,03 miliar atau 65,28 persen dari pagu Rp29,15 miliar.
Pada komponen transfer ke daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp200,43 miliar atau 79,99 persen dari pagu Rp250,26 miliar. Selanjutnya, Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp735,51 miliar atau 82,79 persen dari pagu Rp888,43 miliar.
Sementara itu, dana transfer khusus mencatat realisasi Rp342,68 miliar atau 85,94 persen dari pagu Rp398,74 miliar. Dana tersebut terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp10,39 miliar atau 70 persen dan DAK nonfisik sebesar Rp332,29 miliar atau 86,56 persen.
Capaian yang menonjol terlihat pada penyaluran Dana Desa. Dari total pagu Rp106,75 miliar, realisasinya telah mencapai Rp106,60 miliar atau 99,86 persen. Dengan demikian, penyaluran Dana Desa di Kabupaten Tuban hampir seluruhnya terealisasi hingga akhir Oktober 2026.
Adapun Dana Insentif Fiskal pada tabel tersebut tercatat nihil, baik dari sisi pagu maupun realisasi.
Capaian realisasi belanja APBN ini menjadi gambaran pelaksanaan anggaran pemerintah di Kabupaten Tuban hingga menjelang akhir Oktober 2026. Perkembangan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai peruntukan dan mendukung kebutuhan pelayanan publik serta pembangunan daerah.
“Kalau di Tuban masih ada 1 desa yang memang belum menyelesaikan penyerapan. Tapi saya tidak bisa menyebutkannya, karena ranahnya Pemkab itu, ” jelasnya.
Data realisasi tersebut merupakan posisi per 26 Oktober 2026, sehingga angka penyerapan anggaran masih dapat berubah mengikuti perkembangan pelaksanaan dan penyaluran anggaran hingga akhir tahun.