Oleh: Sugiyanto Pengamat Kebijakan Publik
Jakarta, Nusantarapos – Pada Kamis, 12 November 2026, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) sekitar pukul 11.26 WIB. Surat serupa, menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kini, perhatian publik beralih pada proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong. Hal terpenting bukan lagi sekadar alasan di balik keputusan tersebut, melainkan bagaimana negara memastikan proses pergantian berlangsung secara konstitusional, transparan, dan tidak menimbulkan preseden buruk bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, Presiden Prabowo memiliki peran penting dalam menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR untuk dipilih.
Pertanyaannya, siapa tokoh yang paling tepat mendampingi Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatan pemerintahan 2024–2029?
Menurut pandangan saya, terdapat lima tokoh yang layak dipertimbangkan sebagai kandidat ideal pengganti Gibran, yaitu Prof. Jimly Asshiddiqie, Dr. Busyro Muqoddas, Pramono Anung, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sjafrie Sjamsoeddin.
Namun, sebelum menentukan nama, perlu dirumuskan terlebih dahulu tujuh kriteria yang harus dimiliki seorang calon Wakil Presiden agar mampu mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan.
Kriteria pertama adalah setia dan loyal kepada Presiden Prabowo, dalam arti memiliki komitmen kuat terhadap visi, misi, dan program pemerintahan serta mampu membangun hubungan kerja yang solid. Loyalitas tersebut tetap harus berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan bangsa, bukan sekadar loyalitas pribadi.
Kriteria kedua adalah mampu menambah kekuatan politik Presiden Prabowo serta tidak memiliki ambisi untuk maju sebagai calon Presiden pada Pilpres 2029. Jabatan Wakil Presiden hendaknya dipandang sebagai amanah untuk membantu Presiden menyelesaikan program pemerintahan, bukan sebagai batu loncatan untuk membangun persaingan politik dengan Presiden yang sedang menjabat.
Kriteria ketiga adalah acceptable atau dapat diterima oleh Presiden Prabowo, partai-partai koalisi, dan kekuatan politik di parlemen. Dukungan politik yang memadai diperlukan agar pemerintahan tetap solid dan tidak menimbulkan konflik internal koalisi.
Kriteria keempat adalah cerdas, berwawasan luas, serta memiliki kemampuan intelektual dan kepemimpinan. Seorang Wakil Presiden harus mampu memahami persoalan nasional maupun internasional dan memberikan pertimbangan strategis kepada Presiden dalam mengambil keputusan.
Kriteria kelima adalah memiliki integritas, kejujuran, dan rekam jejak yang baik. Calon Wakil Presiden harus mempunyai kredibilitas serta tidak memiliki persoalan hukum yang dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Kriteria keenam adalah berpengalaman dalam pemerintahan dan kenegaraan. Pengalaman di bidang birokrasi, pemerintahan, politik, ekonomi, hukum, pertahanan, maupun hubungan internasional menjadi modal penting untuk membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan.
Kriteria ketujuh adalah mampu menjaga stabilitas politik dan tidak menimbulkan kegaduhan. Seorang Wakil Presiden harus memiliki sikap kenegarawanan, rendah hati, tidak kontroversial, serta mampu menjaga keharmonisan hubungan antara Presiden, DPR, partai-partai politik, dan masyarakat.
Berdasarkan tujuh kriteria tersebut, lima tokoh berikut memiliki keunggulan dan latar belakang yang berbeda-beda untuk dipertimbangkan sebagai pengganti Gibran.
Prof. Jimly Asshiddiqie merupakan tokoh yang memiliki keunggulan dalam bidang hukum, konstitusi, dan ketatanegaraan. Pengalamannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003–2008 serta kiprahnya sebagai akademisi hukum menjadikannya figur yang memahami secara mendalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Jimly memiliki kemampuan intelektual dan pengalaman kenegaraan yang dapat menjadi modal penting dalam memberikan pertimbangan konstitusional kepada Presiden. Kehadirannya juga berpotensi memperkuat citra pemerintahan yang menjunjung tinggi hukum, demokrasi, dan konstitusi.
Dr. Busyro Muqoddas memiliki keunggulan dalam bidang hukum, pemberantasan korupsi, dan integritas kelembagaan. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial periode 2005–2010 serta Ketua KPK periode 2010–2011, kemudian menjadi pimpinan KPK hingga 2014.
Selain itu, pengalamannya dalam organisasi Muhammadiyah memperlihatkan kiprahnya di bidang sosial kemasyarakatan. Busyro dapat dipertimbangkan sebagai figur yang membawa pesan penguatan integritas, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Pramono Anung memiliki keunggulan dalam pengalaman politik dan pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama empat periode, Wakil Ketua DPR RI periode 2009–2014, serta Sekretaris Kabinet selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Saat ini, Pramono menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2025–2030. Pengalamannya di lembaga legislatif, eksekutif, dan pemerintahan daerah memberikan bekal yang cukup lengkap dalam memahami dinamika politik, birokrasi, serta tata kelola pemerintahan.
Keunggulan Pramono terletak pada kemampuannya menjembatani komunikasi politik antara pemerintah dan parlemen. Pengalaman panjangnya di pusat pemerintahan juga menjadi modal untuk membantu Presiden menjaga stabilitas politik dan efektivitas pelaksanaan program nasional.
Sufmi Dasco Ahmad memiliki keunggulan dalam komunikasi politik, konsolidasi partai, dan hubungan antarlembaga negara. Sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco memiliki pengalaman panjang dalam dinamika politik parlemen sekaligus memahami arah kebijakan partai pendukung Presiden Prabowo.
Latar belakang pendidikan hukumnya hingga tingkat doktor serta pengalamannya di Komisi III DPR RI menjadi tambahan keunggulan dalam memahami persoalan hukum, keamanan, dan ketatanegaraan.
Dasco juga memiliki kedekatan politik dengan Presiden Prabowo melalui perjalanan panjang bersama Partai Gerindra. Karena itu, ia dapat dipertimbangkan sebagai figur yang memiliki kemampuan menjaga komunikasi politik, soliditas koalisi, dan hubungan pemerintah dengan DPR.
Sjafrie Sjamsoeddin memiliki keunggulan dalam bidang militer, pertahanan, keamanan, dan pengalaman pemerintahan. Ia merupakan purnawirawan Letnan Jenderal TNI lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1974. Dalam perjalanan karier militernya, ia pernah bertugas di Kopassus, menjabat sebagai Komandan Grup A Paspampres, Pangdam Jaya, Kepala Pusat Penerangan TNI, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.
Sjafrie juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan periode 2010–2014 dan Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Manajemen Pertahanan periode 2019–2024. Sejak 21 Oktober 2024, ia dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI periode 2024–2029.
Pengalaman panjangnya di lingkungan militer dan pemerintahan, termasuk pendidikan hingga tingkat doktor di bidang pertahanan, menjadi modal penting dalam memahami strategi pertahanan negara, keamanan nasional, serta koordinasi kelembagaan.
Keunggulan Sjafrie terutama terletak pada pengalaman kepemimpinan militer, penguasaan bidang pertahanan, serta kedekatan dan hubungan kerja panjang dengan Presiden Prabowo. Ia dapat dipertimbangkan sebagai figur yang mampu membantu Presiden dalam menjaga kedaulatan negara, memperkuat pertahanan nasional, dan mendukung stabilitas pemerintahan.
Kelima tokoh tersebut mempunyai keunggulan masing-masing. Jimly kuat dalam konstitusi dan ketatanegaraan, Busyro dalam integritas dan pemberantasan korupsi, Pramono dalam pengalaman pemerintahan dan komunikasi politik, Dasco dalam konsolidasi koalisi dan parlemen, sedangkan Sjafrie dalam loyalitas politik, kepemimpinan militer, pertahanan, dan keamanan nasional.
Tentu saja, ketujuh kriteria tersebut merupakan ukuran ideal yang saya tawarkan. Hal ini tidak berarti kelima tokoh tersebut secara otomatis telah memenuhi seluruh persyaratan. Keputusan mengenai siapa yang akan dipilih sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, yang akan mengusulkan dua nama kepada MPR untuk dipilih.
Jadi, kesimpulannya, siapa pun yang dipilih oleh Presiden Prabowo dan kemudian ditetapkan oleh MPR sebagai Wakil Presiden harus benar-benar mampu menjadi mitra kerja Presiden, bukan justru menjadi pesaing politik. Indonesia membutuhkan sosok Wakil Presiden yang cerdas, berintegritas, berpengalaman, loyal, serta mampu menjaga soliditas dan stabilitas pemerintahan.
Pergantian Wakil Presiden ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pemerintahan, bukan membuka babak baru persaingan dan kegaduhan politik. Negeri ini masih menghadapi banyak persoalan berat, mulai dari besarnya utang negara hingga berbagai tantangan pembangunan. Pembangunan harus terus berjalan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, dibutuhkan sosok Wakil Presiden yang tepat untuk membantu Presiden Prabowo mewujudkan seluruh harapan tersebut. Siapakah dia? Wallahu a’lam bishawab!
Jakarta, 13 November 2026
Salam,
Sugiyanto (SGY)-Emik
