JAKARTA — Diduga lakukan penjualan tanpa persetujuan pemilik yang sah, Yarumtani kementerian Pertanian Republik Indonesia laporkan PT Ustraindo ke Polda metro jaya.
Persoalan tanah seluas sekitar 42 hektare yang berlokasi di Cisauk, Cibogo, Serpong, Kabupaten Tangerang, yang diklaim sebagai aset Yarumtani Kementerian Pertanian RI, kini semakin memanas.
Dugaan penjualan tanpa persetujuan yang sah membuat pihak pemilik melaporkan kasus ini secara resmi ke Polda Metro Jaya, pada 10 Agustus 2026.
Kuasa hukum Ridwan S.H, memberikan apresiasi kepada penyidik Polda Metro Jaya yang telah menangani laporan dugaan penjualan tanah milik klien seluas sekitar 42 hektare yang berlokasi di Cisauk, Cibogo, Kabupaten Tangerang, Banten.
Dalam konpers yang digelar, pada Kamis, 19 November 2026, ia menjelaskan bahwa tanah tersebut berasal dari PTP II Serpong, dan dilimpahkan kepada Yarumtani untuk dikelola, dengan tujuan pembangunan perumahan pegawai Kementerian Pertanian. PT Ustraindo selaku mitra hanya bertindak sebagai pengembang, bukan pemilik tanah.
Namun, kepercayaan tersebut dikhianati. Tanah yang seharusnya dibangun perumahan justru diduga dijual oleh PT Ustraindo kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Yarumtwni. Transaksi ini disebut melibatkan Citra Garden/Ciputra Group, Serpong Garden/Lippo Group, serta BPN Kabupaten Tangerang.
Ada tiga persoalan mendasar yang harus diungkap sampai ke akar-akarnya. Pertama: atas dasar kewenangan apa PT Ustraindo menjual tanah yang bukan miliknya? Apakah ada persetujuan resmi dari Yarumtani atau Kementerian Pertanian? Dokumen apa yang menjadi dasar transaksi tersebut?
Kedua: bagaimana riwayat penerbitan, pemecahan, dan peralihan sertifikat atas tanah tersebut? Apakah seluruh proses administrasi sudah sesuai dengan undang-undang pertanahan? Hal ini penting ditelusuri mengingat tanah itu kini diketahui sudah berpindah hak ke berbagai pihak.
Ketiga: siapa saja pihak yang terlibat, mengetahui, memberikan persetujuan, serta memperoleh keuntungan dari transaksi ini? Semua pihak yang terlibat harus dipanggil, diperiksa, dan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
Ridwan menjelaskan, kepemilikan tanah ini telah diperkuat melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, termasuk putusan Pengadilan Jakarta Selatan tahun 2011, putusan Banding, hingga putusan Kasasi dan penetapan eksekusi pada Juni 2016. PT Ustraindo bahkan telah dihukum pengadilan untuk melaksanakan pembangunan 250 kapling di lokasi tersebut, namun tidak dilaksanakan.
“Keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh. Hak Yarumtani harus dipulihkan. Kasus ini kami kejar sampai titik darah penghabisan,” ungkap Ridwan.
Ia memohon kepada Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan penyidik agar mengusut perkara ini secara tuntas dan transparan.
“Tujuan penegakan hukum ini bukan sekadar memulihkan hak Yarumtani, melainkan juga memberikan efek jera,” ujarnya.
Pihak kuasa hukum juga menegaskan,
melalui instruksi kementerian bahwa mengajukan untuk tanah obyek itu diminta dialih fungsikan dalam rangka untuk kepentingan pembangunan perumahan pegawai Departemen Pertanian.
Akhirnya melalui kementerian keuangan dan sebagainya, kata Ridwan, lalu tanah itu dilimpahkan itu kepada Yarumtani sebagai pihak yang berhak untuk mengelola. Kemudian lahirlah perjanjian antara pihak Yarumtani selaku pemiliknya dengan akta 21 dan akta 25 serta akta 69, di situ statusnya peta seri itu hanya developer bukan pemilik tanah. Yaron Tani selaku pemiliknya.
Bahwa perjuangan ini, kata Ridwan, bukan untuk menghambat investasi atau menyerang kelompok usaha tertentu. Namun, investasi sebesar apa pun tidak boleh mengabaikan kepastian hukum, hak pihak yang berhak, serta perlindungan terhadap aset negara.
“Agar ke depannya tidak ada lagi yang berani menjual tanah yang bukan haknya,” ujar Ridwan.
“Apabila benar terdapat transaksi yang dilakukan tanpa kewenangan, dan tanpa persetujuan pihak yang berhak, maka peristiwa tersebut harus diungkap dan dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku,” sambungnya





