Jakarta, NusantaraPos – Penolakan terhadap konsep wisata halal di Labuhan Bajo dan wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), dilakukan Gerakan Patriot Muda (Garda) NTT serta elemen masyarakat lainnya. Pasalnya, keberadaan wisata halal dinilai tidak sesuai dengan budaya masyarakat lokal.
“Hari ini kami adakan pertemuan lintas tokoh perwakilan semua kabupaten di NTT supaya mereka tadi, nada yang sama menolak (wisata halal) dengan pertimbangan tidak sesuai dengan kultur masyarakat,” ujar Sekretaris Jenderal Garda NTT Marlin Bato di sela-sela rapat konsultasi bersama anggota DPR RI Fraksi Golkar, Melchias Marcus Mekeng di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Jumat (10/5/2019).
Menurut Marlin, ada kearifan lokal yang berpotensi tergeser apabila wisata halal diberlakukan di kawasan NTT. Pranata sosial dan perilaku masyarakat dipandang juga bertentangan dengan konsep tersebut.
“Kalau ini diterapkan ada hal misalnya bagaimana pranata sosial perilaku masyarakat dengan taat adat dan budaya, cara pakaian, ritualitas adat dan segala macam? Masyarakat yang berada di zona wisata ke depan juga akan terpinggirkan dengan adanya hal itu,” jelasnya.
Selain wisata halal, Garda NTT dan elemen masyarakat pun mengkritisi pimpinan Badan Otoritas Pariwisata Labuhan Bajo Shana Fatina. Karena bukan orang asli daerah tersebut, perempuan yang menjabat direktur utama itu dinilai kurang memahami kultur masyarakat di Labuhan Bajo.
“Kami tidak menolak Badan Otoritas Pariwisata, tapi meminta restrukturisasi. Sebab Shana Fatina tidak mengenal kultur masyarakat di sana,” tuturnya.
Sebagai tindak lanjut sikap ini, kata Marlin, pihaknya berencana melakukan audiensi khusus dengan pihak terkait seperti Kementerian Pariwisata. (RK)