Jakarta, NusantaraPos – Elemen pemuda dari Forum Pemuda Peduli Demokrasi dan Konstitusi menolak aksi people power menyikapi hasil Pemilu 2019. Sebab selain konstitusi, aksi turun ke jalan dan menentang pemerintah itu dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi.
“People power untuk tolak hasil pemilu ialah gerakan inkonstitusional,” ujar Koordinator aksi Forum Pemuda Peduli Demokrasi dan Konstitusi, Rahmat Ali Mony ketika berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).
People power berupa turun ke jalan dalam rangka menolak hasil pemilu, berpotensi menimbulkan anarkisme. Tindakan tersebut juga berpeluang menjadi ajang adu kekuatan antar kedua kubu, baik yang menerima maupun menolak keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).
“Ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum,” ucap Rahmat.
Selain taat hukum dan menjunjung demokrasi, peserta pemilu diminta harus siap kalah maupun menang. Karena keduanya merupakan konsekuensi dari pesta demokrasi, yang sesungguhnya sudah menjadi komitmen sejak awal penyelenggaraan pemilu.
“Sikapi hasil pemilu dengan bijak. Kita harapkan peserta pemilu menerima hasil yang telah diputuskan KPU yang memang sah dan konstitusional,” jelas dia.
Pihaknya menolak upaya delegetimasi KPU dan Bawaslu. Apabila tak puas dengan kinerja penyelenggara pemilu, Rahmat menyarankan peserta dan pendukung menempuh jalur yang sesuai koridor, salah satunya melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
“Mari kita jaga kerukunan dan persatuan bangsa. Mari kita hiasi Ramadan ini dengan memperbanyak silaturahmi, amal kebajikan dan menyetop narasi-narasi yang memecah belah bangsa,” tandas Rahmat. (RK)
