TRENGGALEK – Muhtarom Sekertaris DPRD Trenggalek sambut kunjungan kerja Komisi II dan IV DPRD Kabupaten Sukoharjo bertempat di aula rapat gedung DPRD Trenggalek, Selasa (8/2/2022).
Studi referensi tersebut membahas tentang program pertanian, sektor wisata serta kesejahteraan masyarakat yang berimbas pada pendapatan.
“Hari ini kami menerima kunjungan Komisi II dan IV dari Kabupaten Sukoharjo, karena komisi yang dituju sedang ada acara maka kami yang menerimanya,” kata Muhtarom.
Disampaikan Muhtarom, tujuan studi komparatif tersebut merupakan tugas komisi dalam melaksanakan kewajiban. Terkait yang dipertanyakan berupa sektor pada bidang keuangan dan kesejahteraan masyarakat, serta pertanian dan kepariwisataan.
Untuk sektor pertanian DPRD Sukoharjo menanyakan permasalahan tentang pupuk bersubsidi serta pengembangan pertanian. Mengingat kondisinya sama, pihaknya menjawab pertanyaan sesuai fakta di lapangan.
“Penjelasan saya mungkin sama, pupuk bersubsidi di Trenggalek juga sangat langka,” ucapnya.
Tentang apa masalahnya juga masih belum bisa diketahui, padahal berdasarkan pengajuan atau usulan dari kelompok tani melalui daerah sudah dilakukan sesuai kebutuhan.
Namun mungkin saja karena anggaran dari pemerintah pusat terbatas sehingga tidak bisa disetujui semua usulan. Alhasil hanya beberapa persen saja sehingga saat dibagikan kepada kelompok tani maka tidak mencukupi sesuai kebutuhan.
“Sedangkan terkait desa wisata Trengggalek memang mengupayakan wisata benar-benar bervariasi sehingga tidak sama setiap desa,” ungkapnya.
Ditambahkan Muhtarom, intinya setiap desa harus memiliki ciri khas wisata. Selain itu untuk pertanian jangan sampai lahan sawah atau pertanian tidak berkurang. Pertanian juga seperti itu, adanya pertanian terpadu menjadi solusi untuk mempertahankan ketahanan pangan.
Sementara, Idris Sarjono Ketua Komisi II DPRD Sukoharjo menjelaskan kunjungan kali ini ingin tahun kondisi dan referensi yang bisa diambil untuk diterapkan.
Pertama komisi II mempertahankan tentang pertanian dan perikanan sedangkan Komisi IV juga mempertanyakan terkait pendidikan dan kesehatan.
Hasilnya ada referensi dari program desa wisata dan yang paling penting tentang pertanian. Sedangkan kondisi APBD Kabupaten Sukoharjo sebelum Covid-19 mencapai Rp 2,3 trilyun setelah adanya wabah Covid-19 turun menjadi Rp 1,9 trilyun.
“Untuk PAD mencapai Rp 350 milyar meski Covid-19 tetap naik, namun ada penurunan pada APBD,” pungkasnya. (Rudi)
