JAKARTA,NUSANTARAPOS – Pengurus DPP KSPSI 2022-2027 di pimpin Moh.Jumhur Hidayat sebagai Formatur dan Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI resmi di lantik di Jakarta, Jumat (25/2/2024).
Hadir juga organisasi federasi KSPI seperti FSP – Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (RTMM), FSP – Kimia, Energi dan Pertambangan (KEP), FSP – Logam, Elektronika dan Mesin (LEM), FSP – Transport Indonesia (TI), FSP – Pertanian dan Perkebunan (PP), FSP – Farmasi dan Kesehatan (FARKES), FSP – Kependidikan Seluruh Indonesia (KSI), FSP – Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), FSP – Tekstil, Sandang dan Kulit (TSK), FSP – Maritim Indonesia (MI), FSP – Bangunan dan Pekerjaan Umum (BPU).
Dalam kesempatan pelantikan ini Jumhur mengatakan, lapangan pengabdian kita masih begitu luas. Kerja-kerja ke dalam adalah untuk membenahi berbagai hal terutama yang terkait dengan aktivasi dan dinamisasi kepengurusan di daerah hingga ke tingkat Pengurus Unit Kerja di pabrik-pabrik atau berbagai kegiatan industri dan jasa di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan kerja-kerja keluar, kita harus bergandengan kuat dengan gerakan pekerja lainnya serta membangun dialog-dialog kebijakan dengan mitra-mitra kita yaitu pemerintah dan pengusaha.
“Kita berbahagia di sini karena saat ini terdapat 11 Federasi Serikat pekerja yang bergabung dengan KSPSI dan ada beberapa federasi lain yang akan bergabung seperti Federasi Serikat Pekerja Seni dan Hiburan, Federasi Serikat Pekerja/Buruh Migran, Federasi Pekerja On Line, Federasi Serikat Pekerja Perbankan, Asuransi dan Niaga, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata, Hotel dan Restoran serta dan Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan dan sebagainya”, ujar Jumhur Jumat (25/2/2022).
“Saya ingin sejak hari ini marilah kita lebih berkhidmat untuk kaum pekerja. Dengarkanlah suara dan harapan anggota, ambilah keputusan sesuai dengan aspirasi anggota, karena kita ada sesungguhnya karena keberadaan anggota. Jangan berkhianat dengan aspirasi anggota. Saya juga berpesan kepada kita semua bahwa janganlah melihat mitra kita yaitu pemerintah dan pengusaha sebagai musuh”
“Khususnya pengusaha, terlebih lagi pengusaha yang membangun kekuatan industrinya dari nol. Mereka telah bersusah payah harus merencanakan usahanya dengan sangat hati-hati seperti mengadakan mesin, bangunan, tanah, tenaga kerja, menghadapi birokrasi yang sumpek dan sebagainya”
“Kita masih punya tugas penting dalam agenda besar ketenagakerjaan Indonesia yaitu keberadan UU Omnibuslaw Ciptaker dengan segala turunannya termasuk yang baru-baru ini adalah Peraturan Menaker tentang Jaminan Hari Tua yang membuat kita mules membacanya dan mungkin pingsan bila diterapkan, karena dana tersebut baru bisa cair setelah pekerja berusia 56 tahun walau pekerja di PHK misalnya masih 10 tahun lagi menuju usia pensiun”, ujar Jumhur.
Memang ada jurang perbedaan yang menganga besar antara harapan pekerja dengan kenyataan regulasi atau peraturan yang ada. Namun begitu, gerakan buruh juga bukanlah gerakan yang sekedar pokoke.
Menurut Jumhur, Gerakan pekerja memiliki argumen dan rasionalitas. Karena itu bukalah semua kanal dialog dengan semua mitra dan hilangkan rasa “mentang-mentang” pada diri semua pemangku kepentingan terutama dalam hal ini adalah Pemerintah dan DPR yang membuat Peraturan Perundang-undangan.
Jumhur berharap dalam briefing kali ini, ke depan, gerakan serikat pekerja tidak boleh mangidap penyakit ego sektoral. Kita harus membangun kerjasama dengan berbagai gerakan masyarakat sipil (civil society) lainnya seperti dengan serikat-serikat petani, nelayan, kaum miskin kota, pedagang kecil dan kaki lima, gerakan lingkungan hidup dan hak asasi manusia dan sebagainya.
“Pada dasarnya, bila kaum pekerja sejahtera dan berdaya beli tinggi, maka sektor – sektor ekonomi rakyat lainnya pun akan terangkat. Selamat bekerja dan berkarya kepada seluruh pengurus. Ada Sekjend
Arief Minardi dan Bendum Alex Suyono dan teman-teman semua”, pungkas Jumhur.
