banner 970x250

Masalah Pendidikan Hingga Insfratruktur Menjadi Prioritas Kerja DPRD Trenggalek

Rapat paripurna DPRD Trengggalek penyampaian hasil reses dan prioritas Pokir

TRENGGALEK,NUSANTARAPOS, – DPRD Trenggalek gelar rapat paripurna dengan dua agenda yakni penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD tahun 2021-2022 dan persetujuan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dalam rancangan awal RKPD tahun 2023.

Hasilnya disepakati ada 1.339 pokok-pokok pikiran yang dimasukkan kedalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dan sekitar empat permasalahan yang harus disikapi dari hasil reses anggota DPRD.

Doding Rahmadi selaku Wakil Ketua DPRD Trengggalek usai rapat paripurna menjelaskan bahwa rapat paripurna kali ini merupakan penetapan pokir dari hasil reses anggota DPRD, jadi anggota DPRD melakukan reses masa tahun 2021-2022.

Reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD tersebut merupakan serap aspirasi dari masyarakat di daftar wilayah (Dapil) masing-masing sesuai Dapil anggota DPRD. Selanjutnya aspirasi tersebut akan dimasukkan kedalam Pokir sebagai acuan kinerja prioritas pembangunan.

“Aspirasi yang diterima anggota DPRD, selanjutnya disebut Pokir yang akan di masukkan kedalam RKPD 2023,” tutur Doding, Senin (21/3/2022).

Doding juga menyampaikan bahwa ada sekitar empat poin permasalahan dari laporan anggota DPRD sesuai hasil reses atau serap aspirasi masyarakat. Permasalahan itu perlu disimpulkan didalam rapat untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah.

Permasalahan-permasalahan itu berkaitan tentang insfratruktur, terutama insfratruktur antar desa dan kecamatan. Juga ada masalah tentang air bersih, karena sering terjadi kekeringan di musim kemarau maka masalah ini menjadi prioritas dalam program sanitasi agar berjalan maksimal.

“Pada bidang pendidikan juga terdapat masalah, mulai dari sarana prasarana dan kecukupan tenaga pendidik,” ungkapnya.

Juga permasalahan tentang pemberdayaan masyarakat miskin. Dimana masalah tersebut bahwa masyarakat harus diberikan modal, pelatihan dan pemberdayaan serta bantuan alat produksi. Dari beberapa permasalahan tersebut, akan menjadi prioritas program di tahun 2023.

“Sedangkan Pokir dari anggota DPRD yang telah masuk kedalam SIPD ada sekitar 1339 usulan kegiatan,” pungkasnya.

Editor: RUDI