Relawan Ninja : Silahkan Aksi Asal Jangan Lakukan Parlemen Jalanan dan Anarkis

C. Suhadi, SH, MH Ketua Umum Ninja sekaligus Koordinator Team Hukum Merah Putih.

Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID –  Akibat adanya dinamika berpolitikan di Indonesia dalam beberapa waktu ini, sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi akan melakukan aksi unjuk rasa pada Senin (11/4/2022) besok. Aksi tersebut adalah bagian dari sikap mahasiswa yang menolak dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode, selain itu juga penolakan terhadap kenaikan harga – harga seperti minyak goreng dan bahan bakar minyak (BBM).

Menanggapi hal itu Ketua Umum Negeriku Indonesia Jaya (Ninja) C. Suhadi mengatakan, berkaitan dengan demo besok tentunya kita harus melihat pada sisi yang positif, apa sih yang positif itu ? Ya mungkin mahasiswa ingin memberikan masukan atau kritik kepada pemerintah/presiden. Itu sah sah saja, karena dewasa ini banyak sekali dinamika yang berkembang dimana seolah-olah ada peran – peran bagaimana untuk melegalkan perpanjangan jabatan presiden.

“Padahal kalau kita lihat dan telusuri itu kan hanya semacam usul dari partai, atau gagasan yang berkembang dan sebagainya, kalau demo itu kaitannya dengan masalah itu sah -sah saja. Tapi semua itu kita kembalikan lagi kepada rakyat, masyarakat Indonesia sebetulnya maunya seperti apa. Kalau masyarakat tidak mendukung dan presiden juga tidak bersedia untuk perpanjangan waktu atau 3 priode, tentunya hal itu tidak bisa dilakukan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (10/4/2022).

Suhadi menjelaskan apalagi pernyataan presiden sudah jelas sekali bahwa dia tidak ada keinginan untuk tiga periode maupun perpanjangan waktu. Konteks ini kan harus disikapi secara dewasa, bahwa presiden itu bukan orang yang ambisius dan melegalkan sesuatu yang berlawanan dengan undang – undang atau melanggar sesuatu yang tidak dikehendaki oleh rakyatnya.

“Artinya dalam konteks seperti ini harus diambil barometer bahwa presiden adalah orang yang sangat bijak dan dewasa karena bisa segera menyikapi perkembangan dan dinamika politik yang ada saat ini. Usulan dan kritik mahasiswa itu sah – sah saja di dalam negara demokrasi, ayo kita dukung untuk menyuarakan idealnya seperti apa,” katanya.

Lanjut Suhadi, mungkin ada gagasan – gagasan dan lain sebagainya yang dimiliki oleh mahasiswa, tetapi apabila itu masuk ke dalam anarkis ( parlement jalanan ) sebagaimana berita – berita yang sedang berkembang bahwa ingin menurunkan presiden. Menurut saya itu adalah perbuatan yang melawan hukum dan undang undang, karena konteks usulan, masukan dan lain sebagainya itu kan merupakan dinamika bukan hal yang dilarang dalam uu.

“Jika itu dilakukan maka bentuk dari perbuatan demo masuk katagori melawan hukum dan menyalahi undang – undang, karena yang namanya presiden “ hanya “ bisa dilengserkan jika dia melanggar UUD 1945. Sepanjang dia tidak melakukan itu, dan wacana – wacana itu datang bukan dari presiden tidak boleh disikapi sebagai bentuk bahwa presiden menyalahi aturan dan sebagainya,” ucapnya.

Tentunya, tambah Suhadi, saya juga berharap kalau memang ada kejadian seperti itu dari demo berujung kepada anarkis, apart untuk tidak segan mengambil tindakan tegas karena telah melakukan perbuatan – perbuatan yang bisa disebut juga dengan perbuatan makar. Kalau perbuatan itu sudah termasuk makar maka harus diproses secara hukum termasuk dalang dibalik aksi.

“Berkaitan dengan BBM naik itu bukan hanya di Indonesia saja, di negara lain juga sama yang disebabkan adanya perang Rusia dan Ukraina itu berdampak kemana – mana. Belum lagi dengan adanya persoalan pandemi, harus kita juga melihat itu signifikan tidak, terus apa sih yang dinaik? Kan pertamax, pertamak turbo, bukannya pertalite atau bahan bakar di kelas masyarakat bawah, tapi itu bahan bakar yang digunakan oleh kalangan menengah ke atas, jadi ngapain juga sih baru kenaikan seperti ini saja hebohnya sudah begini,” jelasnya.

Untuk itu, sambung Suhadi, kalau besok rencananya akan diadakan aksi oleh mahasiswa saya rasa sah – sah saja, sepanjang itu adalah usul atau kritik terhadap pemerintah. Karena setiap orang bebas menyatakan pendapat, ingat pendapat ya bukannya bebas menyatakan keinginan sehingga memaksa sesuatu itu, saya rasa tidak itu yang salah” ujarnya.

“Karena jika itu dilakukan sama saja bagian dari upaya kudeta/makar, oleh karena itu kepada aparat kepolisian untuk mengambil tindakan kalau memang ada terjadi seperti itu. Apalagi disinyalir adanya dugaan gerakan – gerakan makar karena di tunggangi kelompok kelompok tertentu yang haluannya keliri kirian seperti Ex FPI dll jangan hanya mahasiswanya yang diambil tindakan tapi dalang – dalangnya yang ada di belakang itu semua, tumpas habis,” tuturnya.

Suhadi juga mengungkapkan kegelisahannya, bahwa menjadi menarik karena demo mahasiswa akhir akhir ini kecenderungannya itu ditunggangi oleh kepentingan – kepentingan tertentu. Kita tahulah negara Indonesia ini adalah negara yang Makmur, negara yang kaya akan hasil alamnya, jadi barangkali bukan hanya yang begadulan yang mau menjatuhkan Presiden akan mereka merupakan kaki tangan barangkali” ungkapnya.

Sehingga hal itu harus diwaspadai dan kita rakyat harus bersatu padu untuk menjadi NKRI dan Presiden yang sah/ konstitusional. Oleh karena itu saya juga menghimbau kalau besok itu demo yang dilakukan secara damai, demo yang beradab, demo yang berkeadilan, demo yang batasannya itu masukan yang beradab, bukan peradilan jalanan maka patut kita dukung.

“Namun apabila mengarah kepada Peradilan Jalan, kita akan lawan. Sebab peradilan jalanan bukan ciri negara demokrasi yang di anut dalam uud 45. Karena sifat pemaksaan, seperti saya katakan tadi adalah makar,” tegas Kordinator Team Hukum Merah Putih itu.

Penulis: Hari. SEditor: Hari. S