JAKARTA, NUSANTARAPOS – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mendorong civitas akademika untuk berkontribusi dalam kegiatan memberdayakan perempuan dan perlindungan anak di tingkat desa melalui program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
Ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang menekankan agar hasil pembangunan dapat langsung dirasakan masyarakat.
Menteri Puspayoga mengatakan, Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Oleh karenanya tidak hanya keunggulan akademik saja yang harus dikejar, namun ikut berkontribusi merasakan dan mencarikan solusi berbagai permasalahan di masyarakat untuk dituntaskan. Sejalan dengan program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang akan dijalankan Universitas Indonesia, kami menitipkan agar berbagai isu perempuan dan perlindungan anak bisa menjadi salah satu perhatian kita bersama. Disampaikannya dalam acara Peluncuran Program Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas IndonesiaSenin (15/8/2022).
Menurut Puspayoga, isu diskriminasi hingga kekerasan seksual sering terjadi pada perempuan dan anak yang disebabkan budaya patriarki. Oleh karenanya, penyadaran peran-peran sosial di masyarakat yang mengedepankan kesetaraan dan persamaan gender perlu diviralkan hingga ke level desa dan kelurahan.
Penerapan berbagai prioritas pembangunan yang berkaitan dengan perempuan dan anak, KemenPPPA bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembangkan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
DRPPA bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan terhadap berbagai permasalahan dan memberikan perhatian untuk upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Sementara itu, Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar menjelaskan pentingnya pengabdian masyarakat khususnya keterlibatan kampus di tengah warga desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) desa, membangkitkan ekonomi warga desa, hingga menjamin kelestarian budaya lokal desa.
“Langkah Sustainable Development Goals (SDGs) Desa telah diterapkan Kemendes sejak 2021. Ini untuk meluaskan peran desa mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena sebelumnya hanya dua tujuan SDGs yang dianggap sebagai peran desa, padahal 71 persen penduduk Indonesia tinggal di desa,” ungkapnya.
Mensos Tri Rismaharini menyampaikan pentingnya kolaborasi berbagai pihak mulai dari civitas akademika hingga pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan memberdayakan masyarakat di berbagai daerah.
“Melalui peluncuran Program Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, saya yakin kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak swasta akan mempercepat kemajuan. Saya percaya perguruan tinggi bisa membantu daerah-daerah yang membutuhkan kemampuan teknis, menejemen, termasuk mencarikan sumber dana untuk memecahkan masalah-masalah di daerah-daerah tersebut,” ungkap Menteri Risma.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki menyampaikan harapan kepada civitas akademika yang akan terjun melaksanakan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi di bidang UMKM.
“Inovasi wirausaha Indonesia masih rendah, Indonesia hanya menepati posisi 87 dari 132 negara pada Global Innovation Index tahun 2021. Saya rasa dibutuhkan peran adik-adik mahasiswa yang punya ide kreatif dan inovatif. Kemenkop UKM terus mendukung pengembangan wirausaha untuk bisa menjawab rasio kewirausahaan yakni 3,95 persen di tahun 2024,” jelas Teten.
Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia, Nurtami menjelaskan bahwa melalui Program Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat akan diikuti 318 civitas akademika UI di 10 daerah wilayah Indonesia.
“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan untuk mengentaskan permasalahan yang terjadi di masyarakat,” pungkasnya. (Guffe).
