JATENG,NUSANTARAPOS,- Permasalahan stunting di Indonesia perlu penanganan serius karena di tahun 2022 ini setidaknya 3 persen harus turun. Oleh karena itu perlu adanya konvergensi program intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran, serta didukung data sasaran yang lebih baik dan terintegrasi,
Tak hanya pembentukan TPPS yang kuat serta posyandu saja dalam penguatan penanganan stunting, tetapi juga diperlukan sosialisasi yang kuat di berbagai daerah agar warga masyarakat benar-benar tahu dan mengerti cara pencegahan stunting yang dimulai dari keluarga.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pun harus turun tangan bersama-sama dengan Anggota Komisi IX DPR RI untuk memberikan sosialisasi serta pemahaman kepada masyarakat agar penanganan stunting yang diperintahkan oleh Presiden RI Joko Widodo benar-benar tepat sasaran.
Seperti halnya yang dilakuakan di Desa Triharjo, Kecamatan Gemuh, Kab Kendal ini, BKKBN bersama dengan Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Tuti Nusandari Roosdiono memberikan sosialisasi Program Percepatan stunting.
Rilo Akrori, Kepala Desa Triharjo, Senin (10/10/22) mengatakan, di Desa Triharjo keterkaitan dengan stunting ini sudah mulai turun dimana semula 36 orang sekarang menjadi 29. Alhamdulillah itu berkat kerja keras ibu-ibu yang ada di pemerintah yang dibantu dari tingkat desa.”
Ia melanjutkan bahwa setiap tahun Desa Triharjo Kecamatan Gemuh ini membuat program-program hingga Desa wisata KB. “Memang dari 2 tahun lalu ada 2 desa ada wisata KB untuk di Kecamatan Gemuh. Alhamdulillah program yang kemarin yang dulunya tanah Desa Triharjo yang hanya tadah hujan dulunya, dua minggu kemarin terkait dengan pompa irigasi pertanian sudah selesai untuk 2 titik.”
Sementara itu, Dwi Siamintarsih selaku penyuluh program stunting dari BKKBN memberikan penjelasan bahwa resiko stunting ini sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan bangsa maupun keluarga. “Anak-anak bisa mengalami stunting ini karena disebabkan kurangnya asupan makan tidak sesuai dengan kebutuhannya,” katanya.
Menurutnya lagi, ibu-ibu yang mengetahui pengetahuan stunting ini sangat berpengaruh terkait ketahanan keluarga, karena memiliki efek terhadap negara dimana di tahun 2045 nanti generasi muda jauh lebih banyak dibanding dengan generasi tua ataupun anak-anak. “Jika generasi saat ini stunting semua kita bisa bayangkan siapa yang akan memimpin Indonesia. Berapa orang yang memiliki kualitas memimpin Indonesia,” jelasnya.
Ia berharap stunting ini kita harus bergotong royong bersama-sama menyelesaikan permasalahan stunting baik dari segi pemberdayaan masyarakat karena dari data per Februari 2022 saat ini di Kabupaten Kendal ada 7890 anak stunting. “Karena itu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan harus bergotong royong dengan masyarakat,” pungkasnya.
Di sisi lain, anggota DPR RI Komisi IX, Tuti Nusandari Roosdiono melalui virtualnya mengatakan bahwa kita harus selalu menjaga dan meningkatkan kesehatan baik ibu-ibu maupun anak-anak diantaranya tidak merokok di dekat ibu hamil dan bayi di ruangan yang sempit. “Asi perlu diberikan secara eksklusif selama 6 bulan. Jadi anak-anak nanti bisa tumbuh sehat,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan, seperti yang dikatakan Presiden RI Joko Widodo penurunan stunting di tahun 2024 nanti harus turun menjadi 4 persen. “Jadi tidak hanya KB saja namun kita juga perlu untuk mengatasi masalah stunting ini dengan serius agar warga kita sejahtera,” pungkasnya. (ARSO)
