"
PEMILU  

Jelang Pemilu 2024, Ketua Pendekar Indonesia Dr. Hendrawan Saragi: Andika Perkasa Pantas Jadi Presiden

Hendrawan Saragih

Jakarta, Nusantarapos – Indonesia akan memiliki presiden dan wakil presiden baru pada 20 Oktober 2024. Pada tanggal tersebut, rencananya, presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2024 dilantik.

Namun, di akhir tahun 2022 ini manuver-manuver partai politik sudah terlihat. Manuver politik itu diprediksi akan berlanjut di tahun 2024. Terkait hal tersebut pendekar Indonesia, center for Society and Culture (ICSC) berkerjasama dengan Komunitas Milenial Peduli Indonesia (Kompii) menggelar diskusi publik.

Kali ini diskusi publik membahas diskusi publik dengan tema “mencari calon pemimpin nasional ikhtiar mempercantik keindahan Indonesia”. Acara tersebut dimoderatori oleh Dedy Mahendra, M.Bus. selaku praktisi startup, Dr. Hendrawan Saragi peneliti ekonomi dan pengembangan wilayah serta KH. Zahrul Azhar Asumta atau yang dikenal dengan Gus Hans selaku ulama/intelektual muda NU. Acara diskusi ini digelar pada hari Minggu (13/11/2024) melalui aplikasi zoom meeting. 

Gus Hans berpendapat bahwa pemilu 2024 nanti akan menjadi pemilu yang dapat dikatakan seru. Karena sudah memanas akhir tahun 2022 ini. Ada potensi apa yang terjadi di pemilu tahun lalu bisa terulang Misalnya terkait gesekan antar kerabat yang bisa mempengaruhi hubungan sosial. 

Oleh karenanya Gus Hans mengapresiasi acara seperti ini karena dapat menjadi wadah edukasi, pembelajaran dan diskusi antar masyarakat untuk “melek” politik. Sejauh ini Gus Hans menilai semua figur calon presiden nasionalis. 

Gus Hans berharap dalam pemilu ke depan tidak ada lagi paham radikal karena merupakan “racun” demokrasi dan tidak ada lagi politik kepentingan dan politik identitas.

“Kami ingin pemilu aman dan damai,” jelasnya.

Sementara itu, Dr. Hendrawan Saragi peneliti ekonomi dan pengembangan wilayah yang juga ketua Pendekar dalam paparannya menjelaskan bahwa ada tradisi yang menyedihkan telah berkembang di mana para pengambil kebijakan menghambat pemaparan yang cermat atas solusi-solusi dengan mengatakan bahwa hal itu “tidak mungkin secara politis”.

“Ketika para pengambil kebijakan menyatakan dengan tegas bahwa sebuah proposal “tidak mungkin secara politis”, menyiratkan bahwa itu harus ditolak semata-mata karena politisi tidak akan percaya bahwa mereka akan dapat membujuk pemilih atau mereka yang membiayai kampanye mereka untuk menerima proposal itu ucap Hendrawan Saragi.

Sikap yang diciptakan demikian cenderung menimbulkan pesimisme yang tidak beralasan tentang prospek kemajuan bangsa dan pada akhirnya menimbulkan ketidakindahan dalam berbangsa dan bernegara. Menurutnya permasalahan yang penting terkait keindahan di ekonomi politik salah satunya adalah tentang campur tangan pemerintah dalam ekonomi yaitu dengan membuat perusahaan pemerintah. 

Seperti diketahui, kondisi perusahaan milik pemerintah saat ini dapat dikatakan kurang sehat. Selain menjual aset produktifnya, sejumlah perusahaan pemerintah juga harus disuntik uang negara dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN). 

Menurutnya, sebagian besar perusahaan pemerintah ini adalah monopoli, dalam artian mereka memiliki pangsa pasar dominan atau 100% dari pasar. Pelayanannya dicirikan oleh layanan yang buruk atau harga yang sangat tinggi sehingga menghilangkan kesejahteraan konsumen. 

“Bagaimana bisa menyediakan layanan yang buruk? Jawabannya dalam setiap kasus, pemerintah menggunakan kekuatan untuk memadamkan persaingan. Tidak ada lagi semangat seorang pengusaha tetapi hanya manajer toko, yang melakukan jual beli, membayar gaji pekerja, hutang, dan membayar bunga. Tidak ada pasar tenaga kerja karena gaji ditetapkan oleh pemerintah, ” terangnya.
 
Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan semakin banyaknya campur tangan pemerintah dalam aspek kehidupan ekonomi sehari-hari, masa depan bisnis setiap pengusaha sekarang bergantung pada apa, bagaimana, dan untuk siapa campur tangan politik diperkenalkan dan diamankan. 

“Politik bukan pasar semakin menentukan nasib perusahaan swasta mana pun. Pengusaha merasa perlu untuk menumbuhkan kualitas kewirausahaan politik, bukan hanya sebagai pengusaha berorientasi pasar. Di negara dengan campur tangan seperti ini tidak lagi penting keberhasilan suatu perusahaan bahwa bisnis harus dikelola dengan cara yang memenuhi permintaan konsumen dengan cara terbaik dan paling murah. Jauh lebih penting bahwa seseorang memiliki koneksi  dengan otoritas politik sehingga dapat diberikan intervensi. Jadi, posisi kepemimpinan akan sering bernegosiasi dengan pejabat negara dan pemimpin partai daripada dengan mereka dari siapa mereka membeli atau kepada siapa mereka menjual, ” ungkapnya.

“Saran untuk hal ini adalah mengurangi campur tangan pemerintah dalam ekonomi dengan mempromosikan perusahaan milik individu yang bebas. Perusahaan bebas ditandai dengan adanya interaksi damai antara individu yang sepenuhnya tidak diatur oleh pemerintah. Di bawah perusahaan bebas, siapa pun dapat berdagang dengan siapa pun dengan persyaratan yang disepakati bersama. Karena semua interaksi bersifat sukarela, semua pedagang pasti diuntungkan, dan baik kekayaan maupun kesejahteraan bebas meningkat,” terangnya.

“Tidak ada hal yang tidak mungkin secara politis, mari kita melakukan ikhtiar dengan kekuatan dan kemampuan kita untuk mempercantik keindahan Indonesia melalui praktik masyarakat yang menghargai kebebasan ekonomi dan mengurangi campur tangan pemerintah dalam ekonomi,” tandasnya.

Acara diskusi tersebut berlangsung hangat karena adanya interaksi antara pembicara dan peserta melalui tanya jawab. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta adalah siapakah sosok yang pantas memimpin negara republik Indonesia ini?.

Hendrawan Saragi juga menuturkan, “Sosok yang pantas untuk menjadi pemimpin rakyat Indonesia adalah panglima Jendral TNI Andika perkasa, karena dinilai tegas, mumpuni dan berani. Buktinya, Andika berani merubah peraturan untuk rakyat banyak misalnya merubah aturan bahwa calon anggota TNI tidak harus bisa berenang. 

“Selain itu ketika terjadi kasus tabrakan yang melibatkan oknum anggota TNI ia juga tidak tebang pilih dan tidak menghalangi-halangi langsung memerintahkan untuk dihukum sesuai hukum yang berlaku. Di tahun 2024 nanti Indonesia membutuhkan pemimpin yang pintar dan tegas untuk menjawab perkembangan zaman,” pungkasnya. (Arie)