DAERAH  

Secara Virtual, Pemkab Bogor Sepakat Tandatangani Komitmen Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024

Penandatanganan Sekda Kab Bogor Komitmen Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 (Foto : Diskominfo)

CIBINONG,NUSANTARAPOS,-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Burhanudin ikut menandatangani komitmen pelaksanaan aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 yang dilaksanakan secara virtual.

Dalam acara tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku koordinator pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Sekda Burhanudin didampingi jajaran kepala perangkat daerah menandatangani komitmen, di Ruang Rapat I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (08/03/23).

Sementara yang hadir di Gedung Juang Merah Putih KPK, yakni Ketua KPK, Firli Bahuri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selanjutnya, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly.

Disisi lainnya, jajaran Kementerian dan Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Wali kota, jajaran pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia mengikuti acara secara virtual dan turut menandatangani komitmen tersebut.

Diungkapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menjelaskan, hari ini, penandatanganan komitmen aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024. Ini merupakan komitmen bersama untuk melakukan pencegahan korupsi, mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi.

“Tentu kita berharap sebagai anak bangsa, terus berupaya dan tidak pernah lelah untuk membebaskan diri dari korupsi. Kita wujudkan mimpi kita, pada suatu saat dunia memiliki peradaban budaya anti korupsi. Dan suatu saat Indonesia akan memiliki masa depan manusia yang bebas dari korupsi,” Ujarnya.

Setelah penandatanganan, Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin juga mengingatkan kepada jajarannya agar segera menyelesaikan laporan harta kekayaan melalui e-LHKPN. Ia juga meminta agar terus di monitor, kalau diperlukan buatkan desk.

“Manfaatkan sebaik mungkin workshop asistensi pengisian e-LHKPN yang sedang berlangsung, agar dapat memahami tata cara pengisian, meningkatkan keterampilan teknis dan akuntabilitas serta semakin membangkitkan kesadaran anti korupsi,” ujarnya.(Rizky)