TRENGGALEK, NUSANTARAPOS – Panitia khusus (Pansus) DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja bersama eksekutif dalam agenda finalisasi Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2022. Hasil rekomendasi pansus atas LKPJ tersebut akan disampaikan dalam paripurna untuk selanjutnya LKPJ Bupati akan di sahkan.
Ada beberapa rekomendasi Pansus dalam LKPJ Bupati tersebut, yakni mulai dari pengelolaan keuangan daerah yang tidak terserap sempurna dan naiknya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2022 sekitar Rp 284 miliar atau naik 11,6 persen.
“Rapat kali ini merupakan finalisasi pansus dalam membahas LKPJ Bupati tahun 2022 yang selanjutnya akan di paripurnakan,” kata Sukarodin Ketua Pansus saat memimpin rapat, Kamis (27/4/2023).
Pihaknya juga menyampaikan bahwa saat ini pansus LKPJ melakukan pembahasan yang utama, yakni terkait pengelolaan keuangan daerah tahun 2022 yang tidak terserap dengan sempurna, selain itu juga ada poin penting yang sangat di sayangkan yakni adanya silpa yang meningkat.
“Kita menyayangkan kaitannya dengan silpa kita sekitar Rp 284 miliar, atau sebesar 11,6 persen dimana tertinggi mulai tahun 2019 lalu,” kata Sukarodin.
Jadi, nominal 11,6 persen tahun 2022 tersebut merupakan angka tertinggi terhitung silpa sejak tahun 2019 lalu. Dalam pembahasan itu, ketika di tanya pansus terkait apa yang menyebabkan silpa di tahun 2022 ini justru mengalami kenaikan karena ada beberapa faktor terutama banyaknya pemutusan kontrak di berbagai sektor.
Misalnya pemutusan kontrak kerja di beberapa sektor, akhirnya ada Rp 83 miliar yang tidak dapat di serap karena gara gara kontraktornya sebagian melarikan diri. Juga, pada tahun 2022 ini ada pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Tapi mengapa silpa APBD justru melebihi pinjaman itu sendiri, oleh sebab itu pihaknya tidak menginginkan adanya kenaikan silpa kembali di tahun tahun APBD yang akan datang,” ucapnya.
Masih menurut Sukarodin, meskipun ada beberapa rekomendasi yang belum bisa berjalan baik pada LKPJ tahun 2022. Namun pihaknya juga menyampaikan bahwa, juga ada faktor yang sudah diselesaikan dan berjalan dengan baik yakni terkait permasalahan penekanan angka kemiskinan yang ada.
Dimata Pansus, harus jujur bahwa penekanan angka kemiskinan di trenggalek ini cukup bagus, ini sudah di atas punya provinsi Jawa timur, maknanya berarti ini bagus meskipun angka pengangguran terbuka masih mengalami kenaikan. (ADV)
