TRENGGALEK, Nusantarapos.co.id – Pemerintah desa diminta evaluasi permintaan data kemiskinan, hal itu disampaikan Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin, hal itu dimaksudkan agar jangan di jadikan perlombaan untuk memasukkan data semua warganya.
Mengingat data kemiskinan ini berhubungan erat dengan intervensi pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dimana ada indikator riil masyarakat miskin yang sepantasnya dimasukkan. Apalagi penanganan kemiskinan ini perlu mempertimbangkan skala prioritas.
Gus Ipin sapaan akrabnya mengingatkan kembali di Trenggalek ada sebuah gerakan yang dinamakan GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Kemiskinan dan Kerentanan), yang diinisiasi pertama kali olehnya, saat itu masih menjabat Wakil Bupati guna menyadarkan masyarakat di Trenggalek untuk mau menengok sekitar.
Bila mendapatkan bantuan dari pemerintah diharapkan mau menengok ke sekitarnya apakah memang layak mendapatkan bantuan. Atau masih ada saudara atau tetangga yang mungkin lebih layak untuk mendapatkan bantuan tersebut.
“Apalagi yang telah di verifikasi bisa mendapatkan bantuan, padahal kemampuan atau jumlah bantuannya terbatas,” ungkapnya, Rabu (7/6/2023).
Pemerintah pusat dan Kabupaten Trenggalek juga menargetkan pengentaskan kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024. Tolong semua kalau dimintai data kemiskinan itu yang benar riil miskin, harus ditanya benar benar yang miskin, jangan berlomba lomba mendaftarkan semua.
Karena ada pikiran kalau didaftar miskin itu pasti dapat bantuan. Makanya, kenapa di Trenggalek itu ada gerakan namanya GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Kemiskinan dan Kerentanan). Jadi yang merasa miskin mau melihat disekitarnya.
“Katakanlah ada 10 bantuan dan kemudian orang itu masuk daftar orang ke 15. Kita minta kesadarannya melihat disekitar kita apakah ada yang jauh lebih miskin dari kita,” pintanya.
Juga dimana ada masyarakat yang belum dapat bantuan karena merekalah yang sepatutnya lebih pantas mendapatkan bantuan itu. Kemiskinan ekstrem ini diminta tahun 2024 nol persen. Sedangkan dari data kemiskinan itu pastinya 40% nya orang-orang yang sudah tidak produktif.
Intervensinya, bagaimana caranya kita menanggung hajat hidup yang paling dasar dari orang ini sehingga mereka bisa melanjutkan kehidupannya lebih baik. OPD tekhnis dalam hal ini harus serius mengawal ini karena kadang masyarakat ketika ditanya apakah sudah mendapatkan bantuan mereka mengatakan belum, karena kadang-kadang bantuan itu datang itu tidak bersamaan dengan survei.
“Kalau kayak begitu Itu berapa pun anggaran yang kita keluarkan itu pasti kemudian tidak terpantau di BPS sebagai program pemerintah yang kemudian bisa mencukupi kebutuhan mereka,” lanjutnya.
Diimbuhkan Gus Ipin, bila perlu penerima bantuan maupun penerima program pemerintah seperti pelatihan wirausaha perempuan hebat women’s Intrepreneur, program pelatihan pertanian dan yang lainnya diberikan tulisan dirumahnya. Bila penerima program itu masih terdata miskin perlu mengevaluasi lagi apakah ada yang salah dengan program yang di berikan. (ADV)
