PACITAN,NUSANTARAPOS,- Forum Komunikasi Peduli Pendidikan Pacitan (FKPPP) yang diketua oleh Joko Sunarno menyurati DPRD Pacitan untuk mengadakan rapat dengar pendapat dengan anggota DPRD Kabupaten Pacitan terkait permasalahan yang ada di Sekolah Menengah Atas/Kejuruhan di Kabupaten Pacitan.
Jejak dengar pendapat ini utamanya terkait kondisi permasalahan SMA 1 Pacitan beserta Kepala Cabang Dinas Propinsi Jawa Timur yang ada di Pacitan dimana kepercayaan masyarakat Pacitan kepada SMA 1 diduga menurun lantaran adanya 5 kasus yang terjadi pada tahun pelajaran 2022-2023 diantaranya:
- Kasus PPDB 2022-2023 yang merampas 36 kesempatab masyarakat yang akan menyekolahkan anaknya di SMA 1 Pacitan dan diduga melakukan kecurangan dengan diterimanya satu orang siswa baru di luar pagu yang telah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat
- Kasus pengadaan seragam siswa baru yang dirasa memberatkan masyarakat
- Konflik antara Komite lama dengan baru di SMA 1 Pacitan
- Pengadaan try out yang tidak ada gunanya bagi siswa kelas 12 dengan biaya 90.000 setiap siswa
- Kasus mutasi 2 guru SMAN 1 Pacitan yang luar biasa.
Ketua Forum Komunikasi Peduli Pendidikan Pacitan bahkan memohon kepada anggota DPRD Kabupaten Pacitan merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur agar 2 guru yang dimutasi dikembalikan lagi di SMA N 1 Pacitan, mengembalikan lagi Kepala Cabang Dinas Propinsi di Pacitan menjadi guru lagi pada sekolah di luar Kabupaten Pacitan, dikembalikannya lagi Kepala SMA 1 Pacitan menjadi guru lagi dan dilaksanakannya PPDB SMAN 1 Pacitan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dengan menetapkan jumlah pagu dalam 9 rombel dan dalam 1 rombel 36 siswa baru sehingga pada PPDB 2023-2024 masyarakat tidak dirugikan kesempatannya lagi.
“Secara sosial dan psikologis berdampak pada pelaksanaan tugas tidak maksimal,” kata Joko Sunarno.
Lebih lanjut menurutnya bahwa Kepala Cabang Dinas Propinsi diduga akan membuat sebuah kerajaan. Oleh karena itu Joko berharap pelaksanaan pendidikan SMA/SMK kembali menjadi pelaksanaan pendidikan yang sangat demokratis atau demokratisasi pendidikan kembali di sekolah. “Karena dengan suasana demokratis ini yang akan memperkuat demokrasi di sekolah,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pacitan Roni Wahyono berharap warga Pacitan juga mendapatkan kesempatan pendidikan terutama di tingkat sekolah menengah.
Dirinya juga kedepan akan mengundang lagi kepada kepala sekolah dan juga kepala Dinas Pendidikan propinsi untuk rapat dengar pendapat lagi bagaimana cara mencari solusi masalah tersebut karena disaat jejak dengar pendapat hari ini, baik kepala Sekolah SMA N 1 Pacitan dan juga Kepala Dinas Pendidikan Propinsi tidak dapat hadir. (TIM)
