Nusantarapos.co.id – Wacana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Trenggalek mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi. Ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran turut berdampak pada TPP, yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Menurut Doding, ada dua opsi yang bisa diambil untuk menanggapi situasi ini. “Pak Bupati sebenarnya ada dua wacana, kalau kami manut dari pusat DAU kita dipotong, ya termasuk TPP. Kemudian, opsi lain dari Pak Bupati punya gambaran ditutup dengan dana lain,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dana lain yang dimaksud bisa bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau bagi hasil. Namun, hingga saat ini, masih dibahas solusi terbaik agar tidak membebani para ASN.
“Sebenarnya, porsi TPP Trenggalek dibanding daerah lain masih di bawah, lebih tepatnya di atas sedikit dengan Kabupaten Pacitan,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, juga memberikan tanggapan terkait wacana donasi dari TPP ASN. “Donasi harus ikhlas sesuai kemampuan nanti diserahkan lembaga yang mengatur, kayak contoh selama ini sudah berjalan normal melalui Baznas,” jelasnya.
Menurutnya, dalam pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pihaknya berupaya memberikan solusi terbaik bagi ASN. Jika ada dukungan dari masyarakat agar TPP tidak dipotong, berarti kinerja ASN dinilai baik.
“Akan tetapi nanti jika dalam pembahasan, DPR mengatakan terlalu tinggi untuk belanja pegawai dengan bandingan PAD 300 miliar, dan untuk TPP 100 miliar, total belanja pegawai 1 triliun, dan minta untuk dikurangi, ya itu yang tidak kami harapkan,” tandasnya. (ws)