Jakarta, Nusantarapos.co.id – BUMN PT Telkom Indonesia (Persero) akan melakukan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 27 Mei 2025. Salah satunya akan memutuskan perombakan di pucuk pimpinan.
Ada beberapa nama kandidat yang disebut-sebut bakal menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Telkom Indonesia, salah satunya adalah Honesti Basyir. Iya kini menjabat sebagai Direktur Group Business Development (TLKM).
Saat menjabat sebagai Dirut PT Bio Farma, Honesti Basyir pernah diperiksa Kejaksaan Negeri Kota Bandung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan vaksin COVID-19 di PT Bio Farma.
Menanggapi itu, pengamat kebijakan publik Fernando Emas berharap Presiden Prabowo Subianto tidak menunjuk Honesti Basyir menjadi Dirut PT Telkom Indonesia. Dia juga mengingatkan Menteri BUMN Erick Thohir tidak memasukkan Honesti sebagai salah satu kandidat.
“Seharusnya perusahaan BUMN seperti Telkom dikelola orang-orang bersih. Sebaiknya Presiden Prabowo Subianto tidak menunjuk Honesti Basyir dan Erick Thohir tidak memasukkan Honesti Basyir sebagai kandidat petinggi Telkom, karena orang itu memiliki catatan yang kurang baik ketika memimpin PT Bio Farma,” kata Fernando Emas saat dihubungi, Kamis (22/5/2025).
PT Bio Farma merupakan BUMN yang berpusat di Kota Bandung, Jawa Barat merupakan satu-satunya produsen vaksin dan serum di Indonesia.
Kepala Kejari Kota Bandung Irfan Wibowo mengatakan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Bio Farma masih berlangsung dan sudah memeriksa puluhan saksi, salah satunya adalah Honesti Basyir.
“HB (Honesti Basyir) sudah diperiksa untuk dimintai keterangan. Saat ini masih tahap penyelidikan dalam rangka mengumpulkan barang bukti, data dan keterangan,” kata Irfan.
Kata dia lagi, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan memanggil Honesti Basyir kembali untuk diperiksa lagi. “Kalau memang diperlukan akan kami panggil kembali untuk diperiksa,” ujarnya.
Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Bandung Ridha Nurul Ihsan membenarkan bahwa Honesti Basyir telah diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangannya dalam kasus dugaan korupsi di PT Bio Farma yang merugikan negara miliaran rupiah.
“Ya benar yang bersangkutan telah dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan vaksin COVID-19 dan alat kesehatan (alkes),” kata Ridha namun tidak menyebutkan kapan tanggal Honesti Basyir diperiksa dengan alasan tidak ingat.
Iya juga membenarkan bahwa kasus dugaan korupsi itu hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan dan pengumpulan data serta keterangan-keterangan untuk dinaikan ke tingkat penyidikan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya potensi kerugian yang dialami PT Bio Farma karena tidak optimalnya penjualan vaksin COVID-19 dalam program Vaksinasi Gotong Royong (VGR).
VGR merupakan program pemerintah dengan menyebarkan vaksin COVID-19 dengan biaya yang ditanggung perusahaan atau badan usaha. Namun pada praktiknya, penyalurannya disebut tidak optimal imbas dari perubahan kebijakan terkait vaksinasi gratis yang ditanggung pemerintah.
Target penjualan VGR untuk COVID-19 sebanyak 7,5 juta dosis oleh PT Bio Farma tidak tercapai. Akibatnya, VGR tidak diminati dan skema pendistribusian VGR ditunda.
Menurut BPK, hingga 30 November 202, VGR yang belum terdistribusi sebanyak 3.208.542 dosis atau nilainya ditaksir sebesar Rp525,18 miliar yang hampir melewati masa kedaluwarsa di 2025 sehingga berpotensi membebani keuangan BUMN tersebut.
Untuk diketahui, saat ini, posisi Dirut PT Telkom ditempati oleh Ririek Adriansyah. Sejak 202 Ririek sudah menjadi direksi Telkom.
Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 tentang BUMN, maka Ririek harus diganti pada 2025 karena sudah menjabat selama 13 tahun.
Mengacu pada Pasal 19 menyebutkan bahwa masa jabatan hanya lima tahun dan bisa diperpanjang melalui RUPS selama satu masa jabatan.
